PAD Lampung Barat Terealisasi Rp48,633 Miliar

LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID - Pemkab Lampung Barat optimis pendapatan asli daerah (PAD) tahun ini akan terealisasi sesuai dengan target.

Pemerintah daerah tahun ini menargetkan PAD sebesar Rp65.653.282,217,00 (APBD murni) namun hingga triwulan III telah terealisasi sebesar Rp48.633.310,278,22.

BACA JUGA:Kunjungan Wisatawan di Lampung Barat Turun 15,78 Persen

“Untuk pendapatan asli daerah Lampung Barat hingga bulan September telah terealisasi Rp48,633 miliar lebih atau 74,08 persen,” tegas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Ir. Okmal, M.Si, Minggu (8 Oktober 2023).

Okmal menjelaskan, realisasi PAD sebesar Rp48,633 miliar itu meliputi dari pajak daerah Rp10,590 miliar dari target Rp14,320 miliar (73,96%), hasil retribusi daerah Rp1,313 miliar lebih dari target Rp2,633 miliar (49,90%), hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Rp5,653 miliar dari target Rp6 miliar (85,36%) serta lain-lain PAD yang sah Rp31 miliar dari target Rp42 miliar (73,85%). 

BACA JUGA:Tindaklanjuti Dugaan Camat Main Proyek, Inspektorat Lampung Barat Tunggu Petunjuk Pimpinan

Untuk mencapai target PAD tersebut, menurut Okmal, Perangkat Daerah pengelola PAD agar lebih memaksimalkan pengelolaan PAD sehingga sebelum akhir tahun target di masing-masing Perangkat Daerah dapat tercapai 100 persen bahkan over target. 

“Kita mengimbau kepada Perangkat Daerah pengelola PAD agar mengoptimalkan pengelolaan PAD sehingga target tahun ini dapat terealisasi sesuai dengan harapan,” harapnya.

BACA JUGA:Selama Musim Kemarau, Sembilan Karhutla Terjadi di Pesbar

Lebih jauh dia mengatakan, dari 14 Perangkat Daerah Pengelola PAD hingga triwulan III atau September 2023, masih terdapat sejumlah Perangkat Daerah yang realisasi PAD nya masih di bawah 50 persen, padahal idealnya realisasi sekitar 75 persen.

Sejumlah Perangkat Daerah yang realisasi PAD nya masih dibawah 50 persen, yaitu Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) baru terealisasi 23,39%, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskoprindag) 37,02%, Dinas Perikanan 29,26% serta Dinas Perhubungan 39,58%, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 49,23%.*

Sumber: