Begini Kondisi BBI Sekincau Sekarang, Setahun Hanya Dimodali Pemerintah 6 Ribu Bibit Kentang Ginol

LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID - Balai Benih Induk (BBI) Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, yang berada dibawah naungan Provinsi Lampung dalam satu tahun harus mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp60 juta. Dengan memanfaatkan lahan garapan luas empat hektar.

Kepala BBI Sekincau Saut T Manurung mengatakan, dengan target PAD tersebut, pihak pemerintah hanya menurunkan modal bibit kentang (Ginol) 6.000 biji untuk dikelola. 

Tentunya dengan keterbatasan itu petugas BBI harus bekerja optimal dalam meraih kewajiban diantaranya dengan menyewakan dua hektar lahan kepada kelompok kemitraan, dengan pola sewa Rp650 per rantai. 

Artinya dalam satu hektar 25 rantai. Total lahan yang disewakan 50 rantai dengan omset pertahun Rp32.500.000.

BACA JUGA:Tercampakkan! Icon Adat Lampung Barat Tugu Muli Batin Kondisinya Memudar dan Banyak Rusak

Saut menjelaskan secara menyeluruh lahan milik BBI 7,5 Hektar, dan yang produktif menjadi lahan garapan sebanyak 4 hektar, dua hektar di kelola petugas dan 2 hektar disewakan, sementara 3,5 hektar di sebut lahan bangunan gedung-gedung dan ada yang menjadi tapak tower, serta bak PDAM.

Mirisnya, dari beberapa unit gedung yang berdiri dibangunan itu tidak adanya sokongan dana dari pemerintah untuk biaya perawatan. 

"Lahan dua hektar yang kami kelola untuk mencukupi target PAD dan biaya kebutuhan lainnya," keluh pihaknya. 

Sementara Kabiro Pendudikan Budaya dan Lingkungan Hidup Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) Lambar Rangga mengatakan melihat dari keterangan Kepala BBI tentunya kehadiran petugas yang disebutkan ada dua orang berstatus PNS dan dua orang honorer, di biayai negara untuk menjadi petani guna memenuhi PAD. 

BACA JUGA:Doa Sebelum Sholat Subuh Agar Jadi Kaya Raya Menurut Syekh Ali Jaber

Artinya BBI tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya untuk menjadi pusat pelatihan pembibitan hortikultura dan sejenisnya. 

"Ya memang kita dengar tidak ada masyarakat yang memanfaatkan benih untuk usaha dari BBI tersebut, atau paling tidak keberadaan lahan di lahan pemerintah itu menjadi percontohan bagi petani dalam mengembangkan pemahaman bidang pertanian khususnya," keluhnya.

Karena kata dia cukup unik ada fasilitas pemerintah yang menelan dana besar dan mengeluarkan anggaran untuk gaji tapi tidak ada biaya pemeliharaan atau bentuk bantuan yang sifatnya menjadikan BBI berjalan sebagaimana mestinya.

"Jika benar kondisinya seperti itu tentu harus jadi perhatian bersama khususnya instansi yang berkompeten, apa sebenarnya yang terjadi," imbuhnya. 

Sumber: