Pemprov Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi, Mendagri : Angka Inflasi Terkendali

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Fahrizal Darminto, mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center, lantai dua, Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Rabu (3/5).

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang memimpin rapat tersebut. Ia menyebutkan bahwa angka inflasi nasional pada periode April 2023 sebesar 4,33% (yoy) atau 0,33% (mtm). 

BACA JUGA:Harga Bumbu Dapur Pasca Lebaran Masih Tinggi

Angka tersebut cukup menggembirakan bila dibandingkan situasi global yang sedang mengalami gejolak ekonomi.

"Inflasi kita, baik pekerjaan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, semuanya bagus sehingga di angka yang terkendali," kata Tito. 

BACA JUGA:Jajaran Polres Pringsewu Siap Kawal Tahapan Pemilu 2024

"Terimakasih karena kita bekerja bersama-sama antara pusat dan daerah, sehingga angka inflasi relatif terkendali di angka 4,33%. Ini harus dipertahankan terus, agar situasi politik, keamanan, masyarakat bisa lebih tenang, dan pembangunan bisa berjalan," pungkasnya. 

Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono menjelaskan, Inflasi ramadan dan lebaran 2023 lebih rendah dibanding inflasi ramadan dan lebaran tahun lalu. 

BACA JUGA:Polres Way Kanan Selidiki Laporan Aksi Begal, Ternyata…

Hal ini menunjukkan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi kenaikan harga-harga periode ramadan dan lebaran 2023. 

Selain itu, inflasi pangan dapat ditekan yang ditopang aktivitas panen raya padi dan komoditas hortikultura sepanjang Maret-April.

BACA JUGA:Camat Belalau: Peran Peratin Dibutuhkan untuk Sukseskan FKP Regsosek di Tingkat Pekon

Adapun 3 kelompok pengeluaran yang memiliki andil tertinggi yang menyumbang inflasi pada periode April 2023 diantaranya kelompok transportasi, makanan minuman tembakau dan perumahan air listrik bahan bakar rumah tangga.

Deputi bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa meminta dukungan Pemerintah Daerah untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi pangan, yaitu dengan melakukan pemantauan realisasi penyaluran bantuan pangan (beras, daging, telur ayam). 

Sumber: