DPC Demokrat Pesbar Menilai Banyak Poin Penting Dalam Pidato AHY

Medialampung.co.id - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) menilai banyak poin-poin penting yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pidato politiknya pada 14 Maret 2023 lalu, di Jakarta.

Namun, yang terpenting dari semuanya itu, bahwa substansi pidato yang telah disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut benar-benar merupakan refleksi dari perjalanan langsung Demokrat yang bersentuhan, berdialog dan mendengarkan suara rakyat.

Tentu hal itu juga akan menjadi refleksi bagi kepengurusan Partai Demokrat yang ada di Kabupaten Pesbar.

BACA JUGA:Kodim 0410/KBL Terima Penghargaan Satker Terbaik Bidang Logistik

Demikian disampaikan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Pesbar, Fadli Ahmadi, A.Md., Sabtu (18/3/2023).

Dijelaskannya, pada pidato politik yang telah disampaikan AHY-sapaan akrab ketua umum Partai Demokrat itu bahwa, dinamika politik dan ekonomi Bangsa Indonesia, sejatinya diharapkan seperti pada kontestasi politik Pemilu nanti mampu memberikan perubahan dan perbaikan pada semua aspek sosial dalam negeri, dan menumbuh kembangkan kepentingan masyarakat.

BACA JUGA:Data dan Fakta Menarik Jelang Perempat Final Liga Champions 2022/2023

"AHY menyampaikan dari sisi ekonomi, bangsa kita merosot jauh, hal itu ditandainya dengan hutang pemerintah mencapai ribuan triliun, dengan kondisi hutang yang menggunung maka berdampak pada buruknya stabilitas ekonomi bangsa, " kata Fadli mewakili Ketua Umum DPC Partai Demokrat Pesbar M.Towil.

Lanjutnya, dalam kesempatan pidatonya itu, AHY juga menyebutkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, hutang pemerintah mencapai Rp7.733 triliun pada awal tahun 2023.

BACA JUGA:Sekdaprov Fahrizal Pimpin Upacara Ziarah dan Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan

Sedang hutang BUMN yang semakin membengkak hingga mencapai Rp17.640 triliun.

Bukan  hanya itu, AHY juga menyampaikan bahwa politik.saat ini digoyang oleh oknum yang berkepentingan.

"Sehingga hal itu jelas berdampak buruk dan menurunya indeks demokrasi dalam negeri," katanya.

BACA JUGA:Waduh! Perampok Bank Arta Kedaton Ternyata Tidak Sendiri

Seperti diketahui bersama bahwa kekuasan tidak bisa dilakukan dalam kondisi ditekan maupun menekan.

Karena itu, jabatan Presiden wajib dipilih rakyat sesuai dengan konstitusi yang berlaku di negeri ini, tidak ada presiden dalam bentuk Plt. Presiden.

BACA JUGA:Operasi Bayi Kembar Siam Perdana di Lampung Berjalan Sukses

Sesuai dengan amanat konstitusi, pemerintahan era Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024 setelah lima tahun bekerja.

"Apa yang disampaikan dalam pidato politik ketua umum Partai Demokrat itu tentu DPC Partai Demokrat Pesbar juga menyepakati. Mengingat kondisi ekonomi secara umum saat ini sedang tidak baik-baik saja. karena itu Partai Demokrat siap untuk melakukan perubahan," pungkasnya.*

Sumber: