Gubernur Arinal Ikuti Penyerahan DIPA dan TKDD Tahun 2023 Oleh Presiden Jokowi

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengikuti kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) kepada Gubernur seluruh Indonesia secara virtual dari Mahan Agung, Kamis (1/12).

Dalam arahannya, Presiden memaparkan bahwa meskipun kondisi ekonomi dunia sedang bergejolak namun kondisi ekonomi Indonesia merupakan yang terbaik, bahkan Managing Director IMF mengatakan bahwa di tengah dunia yang gelap, Indonesia adalah titik terang.

Hal tersebut seiring dengan terus membaiknya angka pertumbuhan ekonomi Indonesia dan angka inflasi indonesia yang masih terkendali di angka 5.8% disaat rata-rata inflasi dunia diatas 10% bahkan ada yang sampai 75%, serta nilai angka perdagangan dunia Indonesia yang selalu surplus selama 30 bulan berturut-turut.

"Namun Kita harus tetap waspada dan berhati-hati, keadaan saat ini ekonomi global sedang tidak dalam kondisi yang normal, kita semua harus memiliki sense of crisis, harus siap mengantisipasi segala kemungkinan," ungkapnya. 

BACA JUGA:Masuk Nominasi KPB Award 2022, Pringsewu Dikunjungi Tim Penilai Pemprov

Presiden juga menyatakan bahwa APBN menjadi Instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi, kemudian sebagai perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan, serta APBN juga harus mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Untuk itu APBN 2023 difokuskan pada 6 kebijakan, yaitu penguatan kualitas SDM, Akselerasi sistem perlindungan sosial, Melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, Pembangunan untuk menumbuhkan sentra ekonomi baru, Revitalisasi industri dan Pemantapan reformasi dan birokrasi serta regulasi.

sementara itu Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, usai mengikuti kegiatan tersebut menyatakan bahwa fokus anggaran APBD Provinsi Lampung Tahun 2023 akan mengikuti prioritas pembangunan nasional.

"Kita tentu mengikuti Prioritas Pembangunan Nasional, prioritasnya apa, itu tentu yang akan kita terjemahkan, kita turunkan ke kebijakan tingkat Provinsi yang kita sinkronkan dengan target-target capaian di RPJMD, dan tentunya kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," pungkasnya (ded/mlo)

 

Sumber: