Fraksi PKS Bersatu Pertanyakan Anggaran BTT Turun Drastis

LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID -  Ketua Fraksi PKS Bersatu DPRD Kabupaten Lampung Barat Nopiyadi, S.I.P mempertanyakan Belanja Tidak Terduga (BTT) di Kabupaten Lambar yang mengalami penurunan signifikan pada tahun 2023.

Menurut dia, pada APBD Tahun Anggaran 2022 biaya tak terduga (BTT) dianggarkan sebesar Rp4.839.003.972 sedangkan pada tahun anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp3.507.678.719 atau turun sebesar Rp 1.331.325.253 pada tahun 2023. 

“Fraksi PKS bersatu mempertanyakan mengapa Belanja Tidak Terduga (BTT) mengalami penurunan yang signifikan, mengingat BTT dapat digunakan untuk kepentingan mendesak seperti penanganan bencana karena Kabupaten Lampung Barat merupakan wilayah rawan bencana, baik bencana alam maupun sosial,” tegas Nopiyadi pada saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PKS Bersatu terhadap Ranperda Tentang Rancangan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 yang digelar di Ruang Sidang Marghasana DPRD, Selasa (1/11/2022).

Apabila  melihat postur RAPBD tahun 2023, lanjut Nopiyadi, sektor belanja lebih besar dibandingkan sektor pendapatan, yang mana sektor pendapatan sebesar Rp.965.278.296.505 sedangkan sektor belanja sebesar Rp.969.081.659.885, maka terdapat defisit anggaran sebesar Rp.3.803.363.380.

BACA JUGA:Diskoperindag-IKM Kabupaten Humbang Hasundutan Studi Banding ke Lambar

“Dalam hal ini kami Fraksi PKS Bersatu ingin mempertanyakan mengapa belanja lebih besar dibandingkan  pendapatan? Apa solusi yang akan dilakukan pemerintah guna menutupi defisit pada tahun anggaran 2023?” kata dia

Selanjutnya kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan yang dianggarkan sebesar Rp.1.000.000.000 untuk Penyertaan Modal Daerah, Fraksi PKS Bersatu menganggap perlu adanya pengawasan secara intensif terhadap BUMD yang mendapatkan tambahan penyertaan modal dari APBD Kabupaten Lampung Barat. Pengawasan ini guna memastikan bisnis yang dijalankan BUMD menopang Pertumbuhan Ekonomi dan kemudahan Usaha Masyarakat.

“Selain itu kami Fraksi PKS Bersatu ingin mempertanyakan berapa laba yang didapatkan dari investasi  tersebut serta seberapa besar memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah?,” tutupnya. (lus/mlo)

Sumber: