Parosil Tinjau Program Bedah Rumah BSPS Penanganan Kemiskinan Ekstrim

LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID – Tahun ini pemerintah menggulirkan bedah rumah melalui program Bantuan Stimulus Perumahan Masyarakat (BSPS) Penanganan Kemiskinan Ekstrim (PKE) yang berjumlah sebanyak 1.223 unit tersebar di sejumlah kecamatan di kabupaten setempat, salah satunya di Kecamatan Belalau.

Bupati Lampung Barat Hi. Parosil Mabsus didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Ir. Ansari, menyempatkan diri untuk melakukan peninjauan progres program BSPS PKE di Pemangku Waysemangka Pekon Bedudu Kecamatan Belalau, Senin (24/10/2022).

Menurut Pakcik---sapaan Parosil Mabsus, dalam program tersebut masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) dari program BSPS PKE menerima bantuan sebesar Rp20 juta, dari dana tersebut Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.

”Selanjutnya, dalam program ini juga diperlukan adanya swadaya dan gotong-royong dari masyarakat penerima,” ungkap Parosil seraya menyampaikan apresiasinya terhadap salah satu rumah dua lantai yang ditinjau, yang telah berdiri kokoh.

BACA JUGA:BPBD, Dinas PUPR dan Camat Batuketulis Tinjau Dua Lokasi Terdampak Bencana

Sementara itu, Kabid Penataan Ruang pada DPUPR Lambar Endiawan, ST., yang juga turut dalam peninjauan tersebut menyampaikan, untuk Pekon Bedudu tahun ini merupakan tahap kedua dan keempat pelaksanaan program BSPS PKE yang berjumlah sebanyak 52 unit.

”Untuk seluruh wilayah Lampung Barat berjumlah 1.223 unit dan khusus untuk Pekon Bedudu sebanyak 52 unit, dari hasil peninjauan yang dilakukan untuk progress saat ini rata-rata 70-80 persen, namun sebagian sudah selesai dan sudah mulai ditempati,” imbuhnya. 

Sekadar diketahui, hingga saat ini masih ada sekitar 5.700 unit rumah tidak layak huni di Lampung Barat. Berbagai program terus digulirkan pemerintah kabupaten dalam mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat di kabupaten tersebut.

Dari jumlah awal sebanyak 8.343 unit rumah tidak layak huni, dalam kurun waktu lima tahun terakhir sudah ditangani sebanyak 2.700 unit. Sehingga tersisa saat ini sekitar 5.700 lebih yang belum tertangani.

Penanganan rumah layak huni menjadi fokus pemerintah daerah setiap tahunnya. Baik bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun APBD. (nop/mlo)

 

Sumber: