Komisi I DPRD Pringsewu Usulkan Tiap Desa Punya Kampung Demokrasi

PRINGSEWU, MEDIALAMPUNG.CO.ID - Komisi I DPRD Pringsewu mengusulkan ke KPU pusat untuk membuat MoU dengan kementerian desa. 

Langkah tersebut dilakukan agar setiap desa memiliki kampung demokrasi, mengingat dianggap efektif untuk mewujudkan pemilu cerdas tanpa money politik.

Usulan tersebut disampaikan perwakilan komisi 1 DPRD Pringsewu Anton Subagyo, SH, saat kunjungan kerja ke KPU RI.

"Sudah kita sampaikan usulan terkait perlunya jalinan kerjasama yang dituangkan dalam MoU antara KPU RI dengan kementerian desa soal pembentukan kampung demokrasi,di setiap desa atau pekon," ungkap Anton melalui sambungan telepon. 

BACA JUGA:Hadiri Rakerda DPD Partai NasDem Lampura, Ini Pesan Herman HN

Kunjungan kerja Komisi 1 DPRD Pringsewu dipimpin Yurizal, Anton Subagiyo, Homsi Wastobir, Rahwoyo, Mira Anita, Johan Aripin, Hartono, M Juhdi, dan Jono selaku pendamping ke KPU RI diterima oleh Kepala Biro Perundang undangan Nur Syarifah dan Perhumas. 

Lebih lanjut, dalam kunjungan tersebut politisi partai Golkar itu memaparkan perlunya pembentukan kampung demokrasi di setiap desa/pekon/kampung sangat penting.

"Jika kampung demokrasi terwujud secara gotong royong tujuan pemilu cerdas tanpa money politik akan di minimalisir," ungkapnya. 

Jika Kampung demokrasi dapat terwujud dalam pelaksanaannya melibatkan perangkat pekon /desa dan para pemuda sebagai penerus bangsa. 

BACA JUGA:Sidang Korupsi ALB, Kadiskes dan Sekretaris DPUPR Pesbar Dihadirkan Sebagai Saksi

"Saya kira hal ini sangat penting. Dimana dalam kampung demokrasi terdapat forum tersendiri yang nantinya para politisi dapat bertemu bertatap muka untuk menyampaikan program ide dan gagasan tentunya bisa terukur. Sehinga hasil pemilu kedepan tidak ada politik identitas, Sara, pemberitaan hoax, dan terpenting praktek money politik," bebernya. 

Dalam pelaksanaannya, tambah Anton, juga tak memerlukan anggaran yang fantastis. 

"Saya kira Pekon /desa menganggarkan nggak sampai ratusan juta. Diantaranya untuk logo partai peserta pemilu," tegasnya. 

Terkait usulan tersebut, menurut Anton Subagyo mendapat respon positif dari KPU RI dan akan diteruskan ke unsur pimpinannya. (sag/mlo)

Sumber: