Soal BTT Untuk Pengendalian Inflasi, Pemkab Pesbar Tunggu Juknis Pusat

PESBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) masih menunggu petunjuk teknis terkait surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No.500/4825/SJ mengenai penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam rangka pengendalian inflasi di daerah.

Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pesbar, Syaifullah, S.Pi., mengatakan, surat edaran Mendagri itu salah satunya bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah.

“Meski begitu, tentu Pemkab Pesbar tetap akan menunggu secara teknis. Terutama terkait dengan juknis penggunaan BTT yang diharapkan Pemerintah Pusat dalam pengendalian inflasi tersebut,” katanya, Selasa (23/8).

Dijelaskannya, untuk di Kabupaten Pesbar sendiri tentu sampai dengan saat ini untuk ketersediaan pasokan, harga kebutuhan bahan pokok (sembako) dan lainnya itu masih relatif stabil. 

BACA JUGA:TPPS Pesbar Gelar FGD Antar OPD Terkait Stunting

Sehingga belum seberapa mempengaruhi terhadap masyarakat di Kabupaten setempat. Namun, dari daerah tetap akan mengikuti surat edaran dari Mendagri tersebut, jika memang sudah ada juknisnya.

“Pemkab Pesbar hari ini juga telah mengikuti rapat bersama Kemendagri terkait dengan pengendalian inflasi daerah yang dihadiri beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab setempat,” jelasnya.

Dikatakannya, ada beberapa poin dalam rapat secara zoom meeting itu, salah satunya pengaktifan tim satuan tugas (Satgas) pangan Kabupaten, peninjauan  atau monitoring stok dan harga kebutuhan bahan pangan secara berkala setiap hari yang disampaikan ke Provinsi, hingga terkait dengan penggunaan BTT, dan beberapa poin lainnya.

 

“Kita juga akan kembali berkoordinasi dengan OPD terkait mengenai apa yang menjadi harapan Pemerintah Pusat tersebut, sehingga jika terjadi permasalahan terkait inflasi di Pesbar bisa langsung ditangani secara optimal,” pungkasnya.(yan/d1n/mlo)

Sumber: