PKK Harus Jadi Lokomotif Perempuan Membangun Pekon

Medialampung.co.id - Dalam meningkatkan kualitas perencanaan pekon sehingga menyentuh semua lapisan dan kelompok masyarakat. Pekon diajak untuk melakukan revitalisasi fungsi peran PKK.

Sebagaimana pandangan Tenaga Ahli (TA) Pendamping Desa Kabupaten Lampung Barat Anton Hilman S.Si., PKK adalah wadah partisipasi masyarakat perempuan sebagai mitra pemerintah pekon dalam membangun pekon, menuju pekon sejahtera dan mandiri.

Terdapat Sepuluh Program Pokok PKK mulai dari Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Keterampilan, Kesehatan, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup, dan Perencanaan Sehat.

Atas dasar Sepuluh program pokok itu seharusnya PKK menjadi lokomotif dalam pembangunan dan pemberdayaan perempuan yang ada di pekon. Karena dari Sepuluh program pokok PKK tersebut dibagi menjadi Empat kelompok kerja (Pokja), dan selaras dengan prioritas penggunaan Dana Desa (DD) dan semangat Undang-Undang Desa.

Sementara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Pekon (APB-Pek), pos untuk PKK yakni bidang pembinaan kelembagaan masyarakat. Bentuk dukungan untuk PKK ini dapat dalam bentuk operasional ataupun anggaran untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan, seperti pelatihan-pelatihan untuk kader maupun masyarakat juga kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga kegiatan Posyandu, Posbindu, Bina Keluarga Balita (BKB), Gerakan Sayang Ibu (GSI) menjadi kegiatan PKK.

Terkait hal itu, selaku TA pihaknya mengajurkan PKK untuk konsolidasi program. Pertama, TP-PKK di pekon didorong mengagendakan musyawarah perempuan, khususnya perempuam dalam perencanaan pembangunan pekon kedepan. Yang kedua membuat kesepakatan pengadaan makan minum dan kue (snack) kegiatan pekon yang diserahkan kepada PKK Pekon. Ketiga, merencanakan pelatihan seprti budidaya sayuran, untuk memanfaatkan lahan pekarangan.

Dengan semua program tersebut tujuannya ialah untuk membuat PKK semakin eksis, kadernya handal dan bisa punya pendapatan sendiri dari kegiatan yang tersebar di setiap pokja khususnya Usaha Pendapatan Peningkatan Keluarga (UP2K).

"PKK bukan lembaga yang berorientasi profit, tapi tidak disalahkan jika dari kemampuan kader-kadernya PKK bisa punya income untuk organisasinya, itu namanya berusaha menjadi mandiri dengan cara yang kreatif dan bertanggungjawab tanpa mengesampingkan semangat pemberdayaannya," sebut Anton. (ius/mlo)

Sumber: