Anggaran Tiap Satuan Kerja di Lambar Masih 'Jomplang'

LAMPUNG BARAT, MEDIALAMPUNG.CO.ID - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lampung Barat, masih menilai anggaran pada tiap Perangkat Daerah masih terjadi jomplang. 

Hal ini menghambat program-program prioritas dari Perangkat Daerah itu sendiri.

Anggota Banggar DPRD Lambar Ismun Zani, SIP., mencontohkan, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hanya mengelola anggaran sebesar Rp900 juta diluar Biaya Tak Tertua (BTT), hal ini tentunya menjadi kendala dari perangkat daerah tersebut dalam penanganan-penanganan bencana di bumi beguai jejama sai betik tersebut.

"Wajar kita marah-marah di pembahasan sebelumnya, soal lambatnya penanganan bencana. Karena memang kami melihat anggaran pada BPBD itu hanya Rp900 juta selain BTT," ungkap Ismun Zani saat melakukan rapat kerja Banggar dengan Perangkat Daerah, terkait Laporan Pertanggungjawaban (LPj) atas pelaksanaan APBD Lambar tahun anggaran 2021, di ruang Sidang Marghasan DPRD setempat, Selasa (28/6).

BACA JUGA:BPJN Tangani 4 Titik Jalan Nasional yang Amblas

Dengan hanya memiliki anggaran sekecil itu, kata Ismun, maka ada keterbatasan dari Perangkat Daerah tersebut untuk melakukan penanganan awal pada saat terjadi longsor dan jalan rusak lainnya.

"Jadi tujuan kita bahas LPj ini, agar bagaimana kedepan Satker pendukung, seperti BPBD hanya mengelola Rp900 juta. Karena kami melihat anggaran tiap Perangkat Daerah ini masih jomplang," ujar Ismun.

Contoh perangkat daerah pendukung lainnya yang memiliki anggaran jomplang, kata Ismun, juga terjadi pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yang hanya sekedar untuk membeli mesin rumput saja tidak ada anggaran.

"Itu-kan salah, masa untuk membeli mesin rumput saja tidak ada anggarannya, sementara mesin rumput menjadi salah satu alat yang sangat penting digunakan oleh DLH dalam menjaga kebersihan dan keindahan," kata dia.

BACA JUGA:Tiga Pekon di Lambar Dicanangkan Menjadi Desa Cantik

Ia kembali mencontohkan pada lingkup Pertanian yang juga mengelola anggaran yang jomplang, padahal Pemkab Lambar terus mendengungkan sebagai daerah sentra pertanian.  

"Sementara tidak didukung dengan anggaran yang memadai," sebut politisi Partai Golkar tersebut.

Ia berharap, tidak ada lagi perangkat daerah yang tidak memiliki anggaran yang cukup dalam rangka mendukung urusan wajib dan urusan pilihan. 

 

“Sehingga bagaimana kedepan melalui APBD ada perimbangan anggaran, karena ketika terlalu Jomblang anggaran maka negeri ini tidak jalan," imbuhnya. (nop/mlo)

 

Sumber: