Tunda Bazar karena Lonjakan Kasus Covid, Zimmi Ingatkan Pedagang Jual Minyak Goreng Sesuai HET 

Medialampung.co.id - Kelangkaan minyak goreng (migor) di Lampung masih berkelanjutan. Selain langka, harga migor kemasan masih dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Menyikapi hal tersebut Pemerintahf Provinsi (Pemprov) Lampung terus melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan minyak goreng.

"Upaya kita dengan menggelar operasi pasar, bazar rebo. Hal ini sangat efektif dilakukan," kata Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lampung, M Zimmi Skill saat memberikan keterangan, Rabu (16/2).

Namun, hal tersebut Disperindag Lampung akan melakukan penghentian sementara pelaksanaan bazar rebo.

"Kita lebih mengedepankan kesehatan masyarakat, itu yang nomor satu, gak ada kata kompromi. Jadi tadi antusiasnya masyarakat terhadap minyak goreng tinggi, maka itu operasi pasar kita tunda untuk sementara," Terang Zimmi.

Ia menjelaskan, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi keramaian saat memberikan kemudahan minyak goreng terhadap masyarakat, pemerintah akan melakukan kebijakan door to door.

"Ke depan karena Bandarlampung memasuki PPKM level 3 tentu kita agak susah. Kita akan membuat skema door to door untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat Bandarlampung," jelasnya

Ia juga mengimbau kepada pedagang agar tidak menjual minyak goreng di atas HET.

"Pendistribusian ke pedagang itu dari produsen ke distributor langsung pedagang yang ada di toko. Kita sudah kasih imbauan kepada pedagang untuk menjual minyak goreng sesuai HET," ujarnya

"Kita akan membuat regulasi bahwa menerapkan HET untuk peraturan kementerian perdagangan republik Indonesia nomor 6 tersebut kita melakukan pendistribusian melalui rumah pangan kita yang ada di pasar tradisional," sambungnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Made Bagiasa mengatakan, kelangkaan minyak goreng (migor) di Lampung karena kurangnya kesadaran masyarakat.

Menurutnya pemerintah susah melakukan kontrol ketika dilakukan operasi pasar minyak goreng ataupun bahan pokok lainnya.

"Gak bisa kontrol. Karena masyarakat belum ada kesadaran tersendiri terhadap minyak goreng, jadi belilah minyak goreng sesuai kebutuhan, tidak usah menimbun," jelasnya.

Ia mengatakan, keadaan seperti akan dibicarakan kembali kepada Forkopimda kabupaten kota dan provinsi Lampung.

"Terkait minyak goreng di atas HET, solusi kedepannya kita bicarakan dulu terlebih dahulu ke pihak-pihak terkait," tutupnya. (ded/mlo)

Sumber: