Erlina : Ini Untuk Kepentingan Masyarakat Bukan Golongan

Medialampung.co.id – Dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) tahun 2021 tingkat Kecamatan diharapkan seluruh stakeholder harus fair, karena itu untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan golongan.

Demikian dikatakan Wakil Bupati (Wabup) Pesbar, Erlina, S.P, M.H., pada pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Krui Selatan, Selasa (25/2).

Dikatakannya, seluruh usulan masyarakat yang disampaikan dalam musrenbang ditingkat Kecamatan maupun Kabupaten nanti dapat terekam dalam e-planning, e-budgeting dan sebagainya.

“Sehingga, apa yang disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) itu semua merupakan usulan masyarakat yang diprioritaskan,” katanya.

Erlina melanjutkan, jika di setiap Pekon seperti di Kecamatan Krui Selatan ada kegiatan yang tidak bisa dianggarkan melalui anggaran yang ada di Pekon atau APBPekon terutama yang bersumber dari Dana Desa (DD) itu dapat diusulkan melalui APBD Kabupaten Pesbar.

Namun, harus benar-benar skala prioritas dan semua program dapan menyentuh masyarakat sesuai dengan visi misi bupati dan wakil bupati Pesbar.

Ditambahkannya, khusus untuk dana desa Pemkab berharap seluruh Peratin di Kabupaten Pesbar, seperti di Kecamatan Krui Selatan benar-benar memanfaatkan dana desa untuk pembangunan Pekon.

Begitu juga terhadap Camat untuk dapat menjaga dan meningkatkan fungsi pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

“Kita juga meminta kepada Camat agar lebih tanggap terhadap situasi dan kondisi di kecamatannya dengan terus berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, terlebih ditahun ini kita akan melaksanakan Pilkada serentak,” jelasnya.

Dijelaskan, dalam pelaksanaan musrenbang saat ini, seluruh perangkat daerah harus mengupayakan pendanaan pembangunan tidak hanya melalui APBD Kabupaten, namun juga melalui dana APBD Provinsi dan APBN.

Karena itu, dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan ini diharapkan bukan hanya sebagai kegiatan seremonial saja, tapi harus menjadi target dalam pembangunan daerah.

“Sehingga diharapkan semua visi misi Bupati dan Wakil Bupati selama kepemimpinan hingga 2021  bisa terwujud untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(yan/d1n/mlo)

Sumber: