Leasing Gandeng Pemprov Lampung Permudah Masyarakat Bayar Pajak Kendaraan

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung menekan percepatan kerja sama antara seluruh perusahaan pembiayaan (leasing) dengan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). 

Langkah ini menjadi strategi konkret memperluas akses pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan mengerek Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat sinergi antara sektor keuangan dan pemerintah.

Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitiandy, menegaskan bahwa Lampung menjadi salah satu daerah pelopor nasional dalam penerapan kolaborasi antara industri pembiayaan dan pemerintah daerah untuk kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

“Harapannya seluruh lembaga jasa keuangan bisa bersinergi dengan Bapenda. Masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan Samsat, terutama saat membayar pajak kendaraan,” ujar Otto usai menyerahkan penghargaan kepada BFI Finance dan FIF Group yang telah lebih dulu bekerja sama dengan Bapenda, Kamis 6 November 2025.

BACA JUGA:Pemprov Lampung Tertibkan Lahan Sabah Balau untuk Agro Park

Menurut Otto, dari total 47 perusahaan pembiayaan di Lampung, baru lima yang sudah menjalin kerja sama dengan Bapenda, yakni BFI Finance, FIF Group, Mandiri Tunas Finance, Maybank Finance, dan SMS Finance. 

Padahal, potensi transaksi dari sektor ini sangat besar mengingat sebagian besar kendaraan yang beredar masih dalam status kredit.

Selama ini, masyarakat yang kendaraannya masih dalam masa pembiayaan kerap kesulitan membayar pajak karena BPKB dijaminkan di pihak leasing, sementara regulasi mewajibkan dokumen itu ditunjukkan saat pengesahan STNK. 

Akibatnya, sebagian warga memilih jalan pintas lewat biro jasa, yang justru menambah biaya dan membuka ruang praktik percaloan.

BACA JUGA:KPK Dorong DPRD Lampung Perkuat Fungsi Pengawasan untuk Cegah Korupsi

Otto menjelaskan, sinergi OJK, Bapenda, dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) sudah berjalan intens dalam dua hingga tiga bulan terakhir. 

Bahkan, pihaknya telah mengunjungi Kantor Pusat APPI di Jakarta untuk mendorong dukungan penuh dari perusahaan pembiayaan nasional agar ikut mendukung program Lampung.

“Lampung sudah selangkah lebih maju. Ini bukti bahwa sinergi antara sektor keuangan dan pemerintah daerah bisa berjalan efektif. Kalau Lampung bisa, daerah lain tentu bisa meniru,” tegasnya.

Otto juga menekankan bahwa kerja sama ini tidak boleh bersifat musiman, hanya muncul saat ada program pemutihan pajak. Ia menilai kolaborasi ini harus berkelanjutan agar masyarakat mendapatkan kemudahan permanen.

Sumber: