May Day Tahun 2025 dan Nasib Buruh Indonesia di Tengah Badai Ekonomi

Satgas PHK: Harapan Baru atau Sekadar Janji?

Pembentukan Satuan Tugas PHK yang digagas oleh Presiden Prabowo menjadi titik terang bagi buruh selaku pekerja. Elly menyambut baik langkah ini namun menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam implementasinya: pemerintah, pengusaha, buruh, BPJS Ketenagakerjaan, hingga akademisi.

Bhima Yudhistira dari Celios menambahkan bahwa satgas harus mampu mendata korban PHK secara akurat, menyelesaikan hak-hak pesangon, serta memfasilitasi pelatihan keterampilan dan penyaluran kerja baru bagi para korban PHK.

Ia juga menyinggung praktik diskriminasi usia dalam rekrutmen yang masih marak di Indonesia. "Banyak korban PHK tidak bisa kembali ke sektor formal karena usia mereka sudah dianggap 'tidak produktif'," ujarnya. Ia menyarankan agar Indonesia meniru negara-negara seperti Vietnam dan Thailand yang telah menerapkan sanksi terhadap praktik diskriminatif ini.

BACA JUGA:BULOG Lampung Serap 145 Ribu Ton Gabah dan 13 Ribu Ton Beras dari Petani Lokal

Penutup: Pekerjaan Rumah untuk Pemerintah

Tantangan yang dihadapi buruh Indonesia di tahun 2025 tidak hanya berasal dari luar negeri, tetapi juga dari dalam negeri sendiri—terutama lemahnya perlindungan hukum dan sistem ketenagakerjaan yang belum berpihak sepenuhnya.

Seharusnya May Day tahun 2025 ini justru jadi lebih dari sekadar perayaan. Ia adalah alarm keras bagi pemerintah untuk segera bertindak konkret: memperbaiki kebijakan, memperkuat pengawasan, serta memastikan setiap buruh Indonesia mendapatkan keadilan dan kesejahteraan yang layak.(*)

Sumber: