46 Kepala Sekolah Diduga Tertipu Program Revitalisasi, Tim Polda Turun Tapi Belum Ada Laporan ke Polisi

BACA JUGA:Ini Harga dan Keunggulan Apple Watch Series 9

Sejauh ini, lanjut Tati, Disdikbud masih menunggu hasil pemeriksaan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

“Kita ini kan PNS, jadi ada aturannya. Sejauh ini kita masih menunggu pemeriksaan dari APIP. Nanti apa hasilnya, kita tunggu saja, apakah dilimpahkan ke APH atau seperti apa,” jelasnya.

Tati menjelaskan, pihak Disdikbud tidak mengetahui adanya program bantuan revitalisasi sekolah dari Kementerian PDT.

“Kalau menurut keterangan kepala sekolah, ada instruksi dari Pak Sekda terkait akan ada bantuan revitalisasi sekolah dari kementerian. Karena para kepala sekolah merasa sudah ada instruksi, mereka tidak berpikir kalau akan menjadi korban penipuan,” katanya.

BACA JUGA:MacBook Pro M5 Siap Rilis di Indonesia dengan Teknologi AI Terbaru, Segini Perkiraan Harganya

“Kita (Disdikbud) tidak tahu adanya bantuan program revitalisasi sekolah dan tidak tahu ada pergerakan yang dilakukan para kepala sekolah itu. Kita tahu setelah mereka menjadi korban,” sambungnya.

Ke depan, Tati menekankan pentingnya kewaspadaan bagi seluruh kepala sekolah. Ia mengingatkan agar tidak mudah percaya terhadap informasi program bantuan yang belum melalui mekanisme resmi.

“Untuk mendapatkan bantuan dan program dari pemerintah pusat, ada mekanismenya. Data sekolah sudah diinput melalui Dapodik, jadi kementerian bisa melihat langsung apa yang menjadi kebutuhan sekolah, misalnya bangunan rusak atau lainnya. Jadi tidak bisa nitip-nitip atau melalui proposal,” tuturnya.

Kasus penipuan ini menjadi peringatan bagi seluruh jajaran pendidikan di Lampung Barat agar selalu memverifikasi informasi resmi sebelum mengambil keputusan terkait program bantuan. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendampingi para korban hingga proses pemeriksaan selesai dan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali.

Sumber: