Saat Proyek Pendidikan Jadi Ladang Oknum di Bandar Lampung
Revitalisasi sekolah di Bandar Lampung dipertanyakan setelah temuan kualitas rendah dan dugaan pengaturan proyek--
MEDIALAMPUNG.CO.ID — Pemerhati kebijakan hukum, sosial, dan publik, Benny N.A. Puspanegara, menyoroti dugaan penyimpangan dalam proyek revitalisasi sekolah yang didanai APBN di Kota Bandar Lampung.
Kritik tersebut ia sampaikan sebagai respons atas hasil sidak Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung dan aksi demonstrasi LSM L@PPAK yang menuntut transparansi pelaksanaan proyek tersebut.
Benny menyebut temuan sidak sebagai sesuatu yang “mengherankan”, karena proyek pendidikan dengan nilai anggaran besar justru menghasilkan pekerjaan yang dinilai tidak sebanding.
“Anggarannya besar-besar, tapi hasilnya kecil-kecil,” ujarnya dalam keterangannya.
BACA JUGA:Infinix Note 50X 5G: Inovasi Baru di Segmen Menengah, Siap Tantang Kompetitor Lewat Fitur Premium
Menurutnya, kualitas bangunan di sejumlah sekolah tampak tidak sesuai dengan nilai pagu yang mencapai ratusan juta hingga milyaran rupiah.
Ia menilai material terlihat seragam seperti paket ekonomis, sementara pelaksana P2SP yang ditunjuk justru banyak berasal dari luar daerah.
“Sistem swakelola idealnya melibatkan masyarakat sekitar, namun kini berubah seperti swakelola rasa ekspedisi luar kota,” ucap Benny.
Salah satu temuan yang ia soroti adalah kondisi bangunan di SDN 2 Batu Putu dengan anggaran hampir Rp 779 juta. Ia menyebut kualitasnya menimbulkan pertanyaan serius.
BACA JUGA:Kapolda Lampung Beri Penghargaan pada Brimob di HUT ke-80 Korps Brimob Polri
“Andai bangunan bisa berbicara, mungkin mereka sudah protes ke Ombudsman,” ungkapnya.
Benny juga menyinggung pola keseragaman material yang ditemukan di sejumlah sekolah. Menurutnya, kesamaan merek dan sumber material tidak bisa lagi disebut kebetulan.
Ia juga menyoroti isu dugaan keterlibatan oknum anggota dewan seperti yang disuarakan LSM L@PPAK. Meski tidak secara langsung menuding, Benny menyampaikan sindiran keras.
“Betapa sibuknya mereka sampai-sampai pekerjaan eksekutif pun ikut diurus. DPRD seperti ini mesti diberi penghargaan: *Dewan Serba Bisa*,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:





