Ia meminta setiap SPPG memiliki sistem pengolahan limbah yang jelas, mulai dari pemilahan sampah organik dan anorganik hingga proses pembuangan akhir.
“Program ini sangat baik tujuannya. Jangan sampai niat mulia ini tercoreng karena persoalan kebersihan,” ujarnya mengingatkan.
Jika memang terdapat kendala dalam pengolahan sampah, Parosil membuka kemungkinan kerja sama lintas sektor.
Ia menyebut opsi menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan Dinas Lingkungan Hidup agar penanganan limbah bisa lebih profesional dan terstruktur.
BACA JUGA:KUR BRI 2026 Resmi Dibuka: Bunga Tetap 6% dan Plafon Hingga Rp500 Juta untuk UMKM
Meski begitu, ia berharap setiap SPPG mampu menghadirkan solusi mandiri dan inovatif. Misalnya, dengan mengolah sampah organik menjadi kompos atau memanfaatkan sisa bahan tertentu agar memiliki nilai guna.
Pendekatan tersebut dinilai tidak hanya menyelesaikan persoalan limbah, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar.
“Kalau ada inovasi sehingga sampah bisa diolah dan memberi manfaat, tentu itu lebih baik. Yang penting, jangan sampai mencemari lingkungan dan menimbulkan keresahan,” tambahnya.
Ia juga mengajak seluruh pengelola SPPG untuk membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar.
BACA JUGA:Patroli Subuh Sat Samapta Polres Lampung Utara Cegah Perang Sarung
Transparansi dan keterbukaan dinilai penting agar program MBG mendapat dukungan penuh dari warga.
Dengan pengawasan yang ketat dan komitmen bersama, Parosil optimistis program Makan Bergizi Gratis di Lampung Barat dapat berjalan maksimal. Tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi contoh program yang dikelola secara profesional, higienis, dan ramah lingkungan.
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pun menegaskan akan terus melakukan evaluasi berkala demi memastikan setiap SPPG menjalankan tugasnya sesuai standar yang telah ditetapkan.
Tujuannya jelas, menghadirkan layanan gizi yang berkualitas tanpa mengorbankan kenyamanan dan kebersihan lingkungan masyarakat.