Parosil Mabsus Warning SPPG: Sampah MBG Jangan Sampai Resahkan Warga!

LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID – Komitmen menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus ditegaskan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. 

Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, secara khusus mengingatkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak mengabaikan aspek sanitasi dan kebersihan lingkungan dalam pelaksanaan program tersebut.

Penegasan itu disampaikan Parosil saat mengumpulkan para kepala SPPG se-Kabupaten Lampung Barat di Aula Kagungan Setdakab, Senin (23 Februari 2026). 

Pertemuan tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan komitmen agar program MBG tidak hanya sukses dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga tertib dalam pengelolaan lingkungan.

BACA JUGA:Rekomendasi Skincare Wardah agar Kulit Wajah Tetap Glowing Saat Puasa

Pada ksempatan itu, Parosil menyoroti dua hal utama yang tidak boleh diabaikan, yakni kualitas makanan dan penanganan limbah. 

Ia menegaskan bahwa menu yang disajikan kepada penerima manfaat harus benar-benar sehat, higienis, serta diproses sesuai standar keamanan pangan.

Terlebih menjelang Bulan Suci Ramadan, ia meminta agar kualitas dan ketepatan distribusi semakin diperhatikan. Menurutnya, ketepatan waktu menjadi faktor penting agar makanan tetap layak konsumsi saat diterima.

“Menu harus terjamin kesehatannya dan didistribusikan tepat waktu. Jangan sampai ada kelalaian yang berdampak pada kualitas makanan,” tegasnya.

BACA JUGA:Link DANA Kaget 23 Februari 2026, Klaim Saldo Gratis Tanpa Upgrade Akun Premium

Namun demikian, perhatian terbesar Bupati tertuju pada pengelolaan sampah dan sisa makanan. 

Ia mengingatkan bahwa volume limbah dapur yang cukup besar berpotensi menimbulkan bau tidak sedap dan mencemari lingkungan apabila tidak ditangani dengan baik. 

Kondisi tersebut bisa memicu keluhan bahkan keresahan warga di sekitar lokasi dapur MBG.

Parosil menilai, pengelolaan sampah bukan sekadar urusan teknis, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dalam menjalankan program pemerintah. 

Sumber: