“Kalau targetnya naik 4 persen, maka kenaikannya harus nyata dan kualitasnya terjaga. Jangan sampai kita menambah utang, tetapi manfaatnya tidak bertahan lama,” tegasnya.
Selain infrastruktur, ia menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai pilar utama kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang menyentuh langsung beban masyarakat, termasuk penghapusan uang komite SMA dan SMK, menurutnya harus diiringi perencanaan fiskal yang kuat. “Beban masyarakat harus dikurangi, tetapi kualitas layanan tidak boleh turun,” ujarnya.
Dalam perspektif pemerataan, Lesty menekankan pentingnya pembangunan jalan produksi, irigasi, akses distribusi hingga konektivitas pelabuhan guna memperkuat sektor pertanian dan ekonomi rakyat.
“Infrastruktur adalah jalur ekonomi rakyat. Kalau jalurnya terganggu, yang terdampak bukan elite, melainkan masyarakat kecil,” tegasnya.
Terkait hubungan legislatif dan eksekutif, ia menyebut dinamika komunikasi adalah hal yang wajar dalam sistem pemerintahan.
“Hubungan DPRD dan eksekutif berjalan normal sebagaimana mestinya. Memang ada dinamika komunikasi yang belum selalu lancar, tetapi tujuannya tetap untuk perbaikan menuju Lampung maju,” katanya.
Menutup evaluasinya, Lesty menegaskan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
“Tentu belum selesai. Pembangunan ini menjadi PR kita bersama dengan eksekutif. Seluruh penjuru Lampung berharap pemerataan pembangunan benar-benar nyata dan tepat direalisasikan,” tutupnya. (*)