Pembentukan PD Air Limbah Domestik akan menambah panjang daftar BUMD milik Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Perumdam Air Minum Way Rilau, PT BPR Waway, BPR Syariah Bandar Lampung, hingga Perumda Pasar Tapis Berseri masih bergelut dengan tantangan masing-masing.
Belum lagi PT Aneka Usaha Bandar Lampung Jaya yang baru disahkan akhir November 2025, dengan cakupan bisnis luas mulai dari SPBU hingga pariwisata.Seluruhnya dibungkus dengan narasi yang sama yakni optimalisasi aset dan peningkatan PAD.
Namun publik wajar bertanya, sejauh mana evaluasi kinerja BUMD-BUMD tersebut sebelum menambah entitas baru? Tanpa transparansi dan tolok ukur yang jelas, ekspansi korporasi daerah berisiko berubah menjadi beban struktural yang justru menggerus keuangan daerah.
BACA JUGA:Dinkes Bandar Lampung Perkuat Layanan Kesehatan Selama Perayaan Natal dan Tahun Baru
Pengelolaan limbah memang membutuhkan pendekatan profesional. Namun menjadikannya BUMD berarti menambah struktur, anggaran, dan risiko manajerial.
Tanpa tata kelola ketat dan pengawasan serius, PD Air Limbah Domestik berpotensi mengulang pola lama yakni besar di atas kertas, minim kontribusi di kas daerah.
Kini bola berada di tangan DPRD dan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Apakah PD Air Limbah Domestik Tapis Berseri akan benar-benar menjadi mesin PAD, atau hanya menambah daftar panjang perusahaan daerah yang hidup dari APBD? Jawabannya bukan pada wacana, melainkan pada keberanian membuktikan kinerja.