MEDIALAMPUNG.CO.ID — Upaya memperluas akses keuangan yang inklusif dan berkeadilan kembali menjadi sorotan utama dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Lampung Tahun 2025.
Agenda strategis ini digelar di Gedung Pusiban pada Rabu, 17 Desember 2025, dan dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela.
Forum tersebut tidak hanya menjadi ruang evaluasi tahunan, tetapi juga momentum menyusun arah kebijakan keuangan daerah agar benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat Lampung.
Sejak awal pemaparan, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menegaskan bahwa keberadaan TPAKD tidak boleh berhenti pada rutinitas administratif atau agenda seremonial semata.
BACA JUGA:Antisipasi Cuaca Ekstrem, Gubernur Lampung Tinjau Posko Operasi Modifikasi Cuaca
Menurutnya, setiap program keuangan daerah harus memiliki dampak langsung yang bisa dirasakan masyarakat, mulai dari petani kecil di desa hingga pelaku usaha pemula di kawasan perkotaan.
Ia menekankan pentingnya keberlanjutan program agar selaras dengan visi pembangunan jangka panjang daerah.
Dalam konteks TPAKD Lampung, Wagub Jihan menyoroti dua aspek krusial yang selama ini masih menjadi tantangan, yakni akses modal dan literasi keuangan.
Akses pembiayaan yang adil bagi petani kecil dinilai menjadi kunci menjaga produktivitas sektor pangan, sementara edukasi menabung sejak dini bagi pelajar dianggap sebagai investasi sosial yang akan menentukan kualitas generasi mendatang.
BACA JUGA:Ramai Diburu Warganet, Fenomena Dana Kaget Kembali Viral di Akhir Tahun
“Kita perlu evaluasi total apakah program selama ini sudah efektif dan tepat sasaran. Target kita adalah inklusi keuangan yang direct mendukung pembangunan jangka panjang daerah. Saya ingin literasi keuangan bukan lagi bahasa elit, tapi menjadi obrolan sehari-hari ibu-ibu di pasar atau warung kopi,” ujar Wagub Jihan Nurlela.
Penekanan tersebut memperkuat arah inklusi keuangan Lampung yang tidak sekadar mengejar angka statistik, melainkan membangun budaya finansial sehat di tengah masyarakat.
Ia juga mendorong perbankan komersial agar lebih proaktif mengawal penyaluran dana, khususnya bagi UMKM baru yang kerap menghadapi kendala akses dan pendampingan. Transparansi serta konsistensi dinilai menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik.
“Kepercayaan masyarakat adalah modal terbesar. Tugas kita adalah menjaga kepercayaan itu dengan transparansi dan konsistensi,” tambahnya.
BACA JUGA:Terbukti Langgar Etik, Ini Sanksi untuk Dua Anggota DPRD Bandar Lampung