LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID – Kritik terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung Barat, kini muncul dari DPRD Lampung Barat.
Lembaga ini dinilai belum tepat sasaran dalam menyusun arah penanganan stunting, terutama terkait fokus penggunaan anggaran yang mencapai puluhan miliar rupiah pada tahun 2024, yang hanya menghasilkan penurunan 4 persen.
Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung Barat Nopiyadi, S.I.P., mengungkapkan, jika merujuk hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024.
Dari 24,6 persen pada 2023, kini menjadi 20,5 persen pada 2024, penurunan yang terbilang rendah jika dibandingkan dengan anggaran yang digelontorkan pada tahun 2024 yang mencapai Rp38 Miliar.
BACA JUGA:BK DPRD Bandar Lampung Jadwalkan Pemeriksaan Anggota Dewan Terkait Dugaan Pelanggaran Etik
Bappeda, kata dia, sebagai Satker yang menjadi koordinator penanganan stunting di Lampung Barat, dinilai lebih banyak menitikberatkan perencanaan pada pembangunan infrastruktur pendukung, alih-alih menyentuh lokus utama penurunan stunting yang berkaitan langsung dengan kesehatan ibu, balita, dan keluarga risiko tinggi.
”Penanggulangan stunting membutuhkan intervensi yang langsung menyentuh sasaran, bukan sekadar memperkuat fasilitas fisik,” ungkapnya.
”Dengan cakupan program yang begitu luas, Bappeda sebagai koordinator perencanaan diharapkan mampu merumuskan strategi yang tidak hanya komprehensif tetapi juga tepat sasaran. Harapannya sederhana angka stunting benar-benar turun, dan anggaran besar yang digelontorkan tidak kembali dianggap sia-sia,” lanjut Nopiadi.
Terusnya, ini mengarah pada perlunya perencanaan yang lebih presisi. Fokus utama, harus diarahkan pada kelompok sasaran langsung—ibu hamil, ibu menyusui, serta anak baduta—sementara perangkat pendukung bersifat melengkapi, bukan justru mendominasi porsi anggaran.
BACA JUGA:Rekomendasi Sepatu Outdoor Terbaik 2025 untuk Hiking dan Trekking
”Evaluasi menyeluruh juga disebut wajib dilakukan agar perencanaan tidak kembali terjebak pada orientasi infrastruktur,” ujarnya.
Nopiadi juga menyampaikan, dengan pagu anggaran yang menembus Rp38 miliar, penanganan stunting Lampung Barat tidak boleh kembali gagal untuk kedua kalinya.
”Review mendalam atas program lintas organisasi perangkat daerah dinilai mutlak dilakukan demi memastikan setiap rupiah yang digelontorkan benar-benar berdampak pada penurunan prevalensi,” pungkasnya.
Sebagai informasi, anggaran penanganan stunting di Lampung Barat memang tersebar di banyak perangkat daerah.
BACA JUGA:7 Liptint Lokal Tahan Lama untuk Kondangan: Tetap Memukau Meski Makan Prasmanan