Disway Awards

Capaian PBB Masih Rendah, Bappeda Lampung Utara Minta Kesadaran Masyarakat

Capaian PBB Masih Rendah, Bappeda Lampung Utara Minta Kesadaran Masyarakat

Kabid Penagihan dan Pembukuan Bappeda Lampung Utara, Merlyn Sofia-Foto Hasan-

LAMPURA, MEDIALAMPUNG.CO.ID – Menjelang akhir tahun 2025, capaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lampung Utara (Lampura) masih tergolong rendah. Realisasi baru mencapai 79,01 persen dari total target yang ditetapkan pemerintah daerah.

Kabid Penagihan dan Pembukuan Bappeda Lampung Utara, Merlyn Sofia, menjelaskan bahwa hingga saat ini realisasi penerimaan PBB baru mencapai Rp13 miliar dari target Rp17,3 miliar. 

Menurutnya, pencapaian tersebut masih membutuhkan percepatan agar target dapat terpenuhi sebelum tahun anggaran berakhir.

“Kami mencatat realisasi PBB sampai saat ini baru mencapai 13 miliar atau 79,01 persen dari target 17 miliar tiga ratus juta,” ujar Merlyn saat ditemui di ruang kerjanya, Senin 8 Desember 2025.

BACA JUGA:Rahasia Rempah Tradisional untuk Kulit Cerah, Rambut Kuat, dan Wajah Awet Muda

Meski capaian masih rendah, Merlyn menyebut pihaknya belum dapat merinci perusahaan, kelurahan, atau desa mana saja yang belum melakukan pelunasan. 

Ia mengatakan daerah dengan total 23 kecamatan itu memiliki variasi capaian yang berbeda-beda.

“Dari 23 kecamatan di Lampung Utara, baik perusahaan, desa maupun kelurahan yang sudah ataupun belum melunasi PBB-P2, namun kita akan tetap berusaha sehingga target dapat tercapai 100 persen,” ujarnya.

Menjelang pergantian tahun, upaya jemput bola serta imbauan pembayaran pajak terus dilakukan. Bappeda juga telah menyediakan aplikasi untuk memudahkan masyarakat dalam membayar PBB. 

BACA JUGA:Sepanjang Tahun 2025 Damkarmat Lampung Selatan Tangani 91 Kasus Kebakaran

Meski begitu, Merlyn menilai kunci keberhasilan realisasi tetap berada pada kesadaran wajib pajak.

“Meski mendekati tahun 2026, imbauan serta jemput bola selalu kita lakukan. Bahkan kita menyediakan aplikasi dalam memudahkan masyarakat membayar PBB. Tapi itu kembali lagi pada kesadaran masyarakat,” katanya.

Evaluasi rutin terus dilakukan di tingkat desa hingga perusahaan untuk mendorong percepatan pembayaran. 

Merlyn berharap kerja sama antara Pemerintah Desa, Camat, hingga perusahaan dapat mempercepat capaian PBB sehingga bisa menyentuh angka maksimal.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: