MEDIALAMPUNG.CO.ID - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung memaparkan bahwa program prioritas pada tahun 2026 akan berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan sumber daya manusia internal terkait penanggulangan bencana.
Namun dibalik rencana tersebut, terdapat catatan kritis yakni anggaran mitigasi yang disediakan Pemerintah Kota hanya sekitar Rp 101 juta, jumlah yang dinilai tidak memadai untuk kota dengan tingkat kerawanan bencana setinggi Bandar Lampung.
Hal ini diungkapkan Edy Susanto, Sekretaris BPBD Kota Bandar Lampung, setelah mengikuti pembahasan RKA 2026 bersama Komisi IV DPRD.
Saat ditanya mengenai program prioritas, Edy menegaskan bahwa peningkatan kapasitas akan menjadi agenda utama pada tahun mendatang.
BACA JUGA:Kodim 0412 Gelar Program Pembinaan Lingkungan Hidup dan Karya Bakti di Lampung Utara
“Peningkatan kapasitas ya, untuk penyelamatan segala macam. Mulai dari masyarakat, nanti ada pelatihan untuk masyarakat cara menyelamatkan diri apabila terjadi bencana. Kemudian internal, itu terkait dengan peningkatan kapasitas SDM-nya untuk penanggulangan bencana,” ujarnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa BPBD menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dalam menghadapi situasi darurat.
Namun, pelatihan tersebut memerlukan konsistensi dan dukungan anggaran yang stabil mengingat bencana seperti banjir, longsor, dan ancaman tsunami kerap terjadi setiap tahun.
Selain itu, Dana mitigasi bencana yang dianggarkan pada tahun 2026 bisa dibilang tergolong sangat kecil yakni hanya sebesar 101 Juta.
BACA JUGA:Pelunasan Haji 2026 Sudah Dibuka, Kuota Lampung 5.827 Jamaah
“Mitigasi ada, Di tahun 2026 sekitar Rp 101 juta kalau nggak salah. Tidak terlalu besar, tapi kita bertahap nanti melakukan mitigasi, edukasi terkait bencana di Kota Bandar Lampung,” jelasnya.
Anggaran sebesar Rp 101 juta untuk mitigasi bencana dinilai jauh dari cukup. Kegiatan mitigasi bukan hanya soal edukasi, tetapi juga pemasangan alat peringatan dini, pemetaan risiko, simulasi kebencanaan, hingga penyediaan sarana evakuasi.
Untuk kota yang masuk kategori rawan bencana nasional, minimnya alokasi anggaran ini menjadi ironi sekaligus alarm bagi pemerintah daerah.
Salah satu isu penting dalam rapat tersebut adalah kebutuhan pemasangan alat di sepanjang garis pantai Kota Bandar Lampung, dari wilayah Pantai Panjang.
BACA JUGA:Kasus Anak Bunuh Ayah di Bandar Lampung: Ini Motif dan Fakta Polisi