“Hutang daerah perlu dikaji terlebih dahulu berdasarkan Debt Service Coverage Ratio (DSCR), agar tidak menjadi beban di masa depan dan justru memberikan manfaat langsung bagi pembangunan Lampung Utara,” jelasnya.
Selain pinjaman, pemerintah juga membuka opsi pendanaan melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dalam skema ini, pihak swasta membangun infrastruktur, masyarakat menikmati hasilnya, dan pemerintah daerah memperoleh share profit dalam periode yang disepakati.
Menutup keterangannya, Iskandar menegaskan agar seluruh OPD menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) secara tepat waktu dan fokus pada kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Saya imbau agar setiap OPD menyusun RKA sesuai jadwal dan memastikan seluruh kegiatan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.