Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah agar kebijakan pembangunan berbasis pada indikator yang diukur oleh BPS.
SE2026 sendiri akan berlangsung pada April–Juni 2026, dengan fokus memotret pelaku usaha non-pertanian.
Hasil sensus ini akan menjadi pondasi penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.
Acara ditandai dengan pemukulan gong oleh Sekdaprov Lampung bersama Kepala BPS, serta penyerahan simbolis tiga buku statistik.
BACA JUGA:Pemprov Lampung Gelar Evaluasi Pajak Kendaraan, Sekdaprov Bantah Isu Larangan Beli BBM
Momen ini menjadi wujud sinergi antara Pemprov Lampung dan BPS dalam memperkuat literasi data.
Dengan literasi statistik yang semakin kuat, Pemprov Lampung berharap kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat semakin solid, sehingga data tidak sekadar menjadi laporan, melainkan benar-benar menjadi dasar perumusan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.