Kasus Lahan PT SGC Hingga Tunggakan Pajak di Bongkar dalam RDPU DPR RI

MEDIALAMPUNG.CO.ID — Ketua Aliansi Komando Aksi Rakyat (AKAR) Lampung, Indra Musta’in, membeberkan berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan PT Sugar Group Companies (SGC) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI. 

Di hadapan jajaran Direktorat Jenderal ATR/BPN dan sejumlah kepala kantor wilayah, Indra menyebut persoalan HGU PT SGC sebagai “masalah klasik” yang terus dibiarkan.

“Masalahnya sederhana, masyarakat hanya ingin hak mereka tidak diambil. Tapi justru negara memberikan hak itu kepada korporasi,” kata Indra di ruang rapat DPR RI, Selasa 15 Juli 2025.

Ia menyoroti ketidaksesuaian data luas lahan milik SGC yang tercatat di berbagai lembaga negara. BPN mencatat 75,6 ribu hektare (2019), ATR/BPN Tulang Bawang menyebut 86 ribu hektare, situs DPR RI menyebut 116 ribu hektare, dan data BPS 2013 mencapai 141 ribu hektare.

BACA JUGA:Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Lampung Berakhir 31 Juli, Ada Peluang Perpanjangan

BACA JUGA:Polisi Tangkap Pencuri Ponsel di Warung Ayam Geprek Bandar Lampung

“Mana yang benar? Ini bukan sekadar administrasi. Ini menyangkut pajak, kepastian hukum, dan masa depan ribuan warga,” ujarnya.

Indra juga mengungkap adanya tunggakan pajak kendaraan sebanyak 303 unit serta pajak air permukaan yang belum dibayar oleh PT SGC. 

Ia mempertanyakan bagaimana negara bisa menagih PPN dan PPh bila status HGU sendiri belum jelas.

Tak berhenti di situ, Indra menyinggung dugaan keterlibatan politik petinggi perusahaan, Ny. Purwanti Lee, yang sempat tampil di atas panggung kampanye salah satu calon gubernur. 

BACA JUGA:Polisi Tangkap Pencuri Ponsel di Warung Ayam Geprek Bandar Lampung

BACA JUGA:7 Tips Cantik Alami Tanpa Harus Mahal

Ia menuding selama satu dekade terakhir, Lampung dikuasai oleh rezim gula. 

“Gubernurnya disponsori, rakyatnya digusur. Kalau negara diam, rakyat harus mengadu ke siapa?," tegasnya.

Ia juga mengaitkan kasus politik uang dalam Pilgub Lampung yang menyeret nama Ny. Lee, serta kasus Zarof Ricar di Mahkamah Agung, sebagai bukti lemahnya penegakan hukum.