LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID – Fraksi Amanat Demokrat (F-ADEM) DPRD Lampung Barat menyoroti perlunya sistem reward and punishment atau penghargaan dan sanksi untuk memastikan kinerja para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih maksimal.
Juru Bicara Fraksi ADEM, Bambang Kusmanto, dalam rapat paripurna, Senin (7 Juni 2025), menegaskan dukungan pihaknya terhadap RPJMD yang dinilai sudah tersusun komprehensif.
Ia menilai visi “Lampung Barat Hebat dan Setia Menuju Indonesia Emas 2045” serta program unggulan “Sat Ananda Sakti” memiliki arah yang jelas.
“Namun, arah yang jelas ini tidak akan berarti tanpa penguatan kinerja aparatur. Kami mendorong Pemkab untuk menerapkan sistem reward and punishment yang terukur. Ini untuk memacu motivasi kerja, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang lebih baik,” kata Bambang.
BACA JUGA:Ekonomi Lampung Tumbuh 5,47% di Triwulan I 2025 Tertinggi 5 Tahun Terakhir
Menurutnya, setiap aparatur harus dinilai berdasarkan capaian kerja yang terintegrasi dalam indikator RPJMD.
Jika kinerja positif, maka penghargaan layak diberikan. Sebaliknya, bagi yang tidak memenuhi target, harus ada konsekuensi tegas.
Bambang juga menambahkan bahwa optimalisasi SDM menjadi kunci keberhasilan visi besar Lampung Barat.
“Selain itu, kami juga meminta evaluasi kinerja secara berkala dengan laporan pertanggungjawaban langsung dari para kepala OPD. Jangan sampai program bagus hanya berhenti di dokumen,” ujarnya.
BACA JUGA:Pemkot Bandar Lampung Bebaskan BPHTB untuk Warga Kurang Mampu
Fraksi ADEM juga menekankan pentingnya pengalokasian anggaran yang strategis dan tepat sasaran. Mereka berharap setiap rupiah yang digelontorkan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Dengan sistem kerja yang terukur, dukungan anggaran memadai, dan SDM yang profesional," tandasnya.
Untuk diketahui, Fraksi Adem menyetujui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat 2025–2029. Fraksi Adem yakin RPJMD akan jadi fondasi kuat pembangunan Lampung Barat ke depan. (*)