Kementerian PU Akui Pengelolaan Anggaran Tidak Efisien, ICOR Indonesia Jadi Sorotan

Sabtu 05-07-2025,19:00 WIB
Reporter : Rinto Arius
Editor : Budi Setiawan
Kementerian PU Akui Pengelolaan Anggaran Tidak Efisien, ICOR Indonesia Jadi Sorotan

MEDIALAMPUNG.CO.ID – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengakui bahwa sistem pengelolaan anggaran di lingkungan kementeriannya belum berjalan secara efisien. 

Pernyataan ini muncul di tengah mengemukanya kasus dugaan korupsi di dua unit pelaksana teknis di bawah kementerian tersebut, yakni Balai Wilayah Sungai (BWS) Bangka Belitung dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.

Permasalahan tersebut memperkuat evaluasi bahwa sejumlah pos belanja di kementerian PU mengalami kebocoran yang cukup signifikan. 

Dalam kasus BWS Bangka Belitung misalnya, investigasi awal menunjukkan kebocoran anggaran mencapai lebih dari 40 persen.

BACA JUGA:Rutong, Surga Tersembunyi di Utara Flores

Hal ini mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan internal serta kurangnya efektivitas dalam pengelolaan proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan dana negara.

Situasi ini pun berdampak pada nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang masih berada di angka 6.

ICOR merupakan indikator efisiensi investasi, yang menunjukkan seberapa besar tambahan modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan output. 

Angka ICOR yang tinggi menandakan bahwa investasi yang dilakukan belum optimal dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

BACA JUGA:Bukan Tepung Terigu, Ini Jenis Tepung yang Lebih Ideal untuk Membuat Ayam Goreng Super Renyah

Pemerintah saat ini menargetkan untuk menurunkan nilai ICOR agar berada di bawah angka 6. 

Salah satu strategi yang disiapkan adalah dengan mengefisienkan belanja infrastruktur, serta mengalihkan sebagian pekerjaan yang masih ditangani negara kepada pihak swasta. 

Langkah ini diharapkan dapat memangkas pemborosan anggaran dan mempercepat pembangunan infrastruktur dengan biaya yang lebih terkendali.

Selain itu, proses hukum terhadap pelaku dugaan korupsi di lingkungan Balai Wilayah Sungai dan Balai Pelaksana Jalan Nasional terus didorong agar dapat segera dituntaskan. 

BACA JUGA:Pisang Karamel Tanpa Minyak Goreng: Solusi Camilan Sehat dan Murah Meriah yang Tetap Nikmat

Kategori :