HMI Kotabumi Soroti Pemborosan Anggaran Disbudpar Lampura di Tengah Instruksi Efisiensi

HMI Kotabumi Soroti Pemborosan Anggaran Disbudpar Lampura di Tengah Instruksi Efisiensi

Demo mahasiswa diwarnai aksi pembakaran ban-Foto Hasan-

LAMPURA, MEDIALAMPUNG.CO.ID – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kotabumi kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara, Jumat (4 Juli 2025) pagi. 

Aksi ini diwarnai pembakaran ban bekas sebagai bentuk protes terhadap dugaan pemborosan anggaran oleh salah satu dinas di tengah situasi efisiensi nasional.

Massa aksi memblokade sebagian Jalan Jenderal Sudirman Kotabumi sejak pukul 08.15 WIB. Mereka menyuarakan kekecewaan atas pengeluaran fantastis anggaran oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar) Lampura untuk pembelian pakaian adat dalam rangka HUT ke-79 Kabupaten Lampung Utara.

Koordinator lapangan aksi, Bayu Iswari, menilai bahwa tindakan pemerintah daerah tersebut bertentangan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan anggaran negara. Menurutnya, pemborosan semacam itu tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil.

BACA JUGA:Pasar Tempel di Bukit Kemiling Permai Ramai Dikunjungi Warga Setiap Selasa dan Jumat

“Di tengah situasi sulit, kenapa masih ada dinas yang hambur-hamburkan uang? Berdasarkan data dari LPSE, terdapat dua paket pengadaan pakaian adat untuk HUT Lampura yang total nilainya mencapai hampir Rp500 juta. Itu sangat tidak masuk akal,” tegas Bayu.

Ia menjelaskan, dua paket tersebut masing-masing senilai Rp258 juta dan Rp241,45 juta. Dana tersebut digunakan hanya untuk pakaian adat yang dikenakan para pejabat dalam perayaan seremonial tahunan.

“Bila dana sebesar itu dialihkan untuk bantuan sosial atau pengembangan fasilitas wisata, dampaknya akan lebih terasa bagi masyarakat. Ini bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,” tambahnya.

Dalam orasinya, HMI juga mendesak evaluasi kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lampura. Mereka menilai dinas tersebut gagal memahami semangat efisiensi yang sedang digalakkan pemerintah pusat.

BACA JUGA:Pedagang di Depan PSBR Raden Intan Kerap Picu Kemacetan, Warga Minta Tindakan Tegas

Bayu juga menyebut bahwa dalam perayaan HUT Lampura, pengeluaran lain juga cukup besar, termasuk Rp80 juta untuk panitia dan penyewaan alat, serta Rp200 juta untuk kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah. 

Padahal, banyak warga masih kesulitan ekonomi, terutama dengan harga kebutuhan pokok yang terus naik dan harga singkong yang tak kunjung stabil.

“Seharusnya pemerintah lebih bijak. Kami tidak anti perayaan, tapi jangan sampai bertentangan dengan kebijakan nasional,” ujar Bayu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lampura, Perdana Putra, membantah bahwa pengeluaran tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab instansinya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: