Kesejahteraan Hakim Jadi Sorotan, Pemerintah Naikkan Gaji hingga Tiga Kali Lipat

MEDIALAMPUNG.CO.ID – Pemerintah mengambil langkah besar dalam memperkuat sistem peradilan nasional dengan menaikkan gaji para hakim secara signifikan. 

Kenaikan yang diumumkan dalam seremoni pengukuhan hakim Mahkamah Agung (MA) pada Kamis (12 Juni 2025) itu mencapai hingga 280 persen, tergantung jenjang golongan masing-masing.

Kebijakan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan aparat hukum sebagai bagian dari strategi memperbaiki kualitas penegakan hukum di Indonesia. 

Gaji hakim yang sebelumnya dinilai belum sebanding dengan tanggung jawab besar yang diemban, kini mendapatkan perhatian khusus dari pucuk pimpinan negara.

BACA JUGA:Teh Jeruk Nipis: Minuman Segar yang Kaya Manfaat dan Jarang Diketahui

Presiden menyatakan telah memerintahkan jajarannya untuk merancang ulang alokasi anggaran demi merealisasikan kebijakan tersebut. 

Bahkan, anggaran dari sektor lain seperti pertahanan dan keamanan disebut siap disesuaikan bila diperlukan, guna memastikan pembiayaan untuk sektor hukum tetap terjaga.

Keseimbangan hukum dan stabilitas negara dinilai saling berkaitan erat. Pemerintah melihat bahwa sistem hukum yang kuat dan mampu memberi rasa keadilan akan menciptakan iklim negara yang aman serta kondusif. 

Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pengadilan menjadi prioritas.

BACA JUGA:BRI Resmikan Sentra Layanan Prioritas Cirebon, Perkuat Komitmen untuk Nasabah Premium

Berbarengan dengan pengumuman kenaikan gaji, sebanyak 1.451 calon hakim resmi dikukuhkan untuk bertugas di empat jenis peradilan, mulai dari peradilan umum, agama, tata usaha negara, hingga militer. 

Penambahan jumlah hakim ini membuat total hakim di seluruh Indonesia menjadi 8.711 orang, meningkat dari sebelumnya yang berjumlah 7.260.

Meski demikian, Mahkamah Agung masih menghadapi tantangan besar. Banyaknya perkara yang masuk—mencapai lebih dari tiga juta sepanjang 2024—menjadi beban berat yang perlu ditangani secara sistematis. 

Oleh sebab itu, selain penambahan jumlah hakim, pemerintah juga menilai perlunya perbaikan menyeluruh dalam sistem kerja dan manajemen peradilan.

BACA JUGA:Polsek Telukbetung Selatan Tangkap Pria Penggelap Motor Milik Teman Sendiri