Beberapa kasus kerapuhan etika yang sering mencuat di antaranya adalah korupsi, kekerasan terhadap perempuan, hedonisme, perusakan lingkungan, hingga perdagangan manusia.
Semua ini menggambarkan krisis moral yang serius dan memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah.
Pola Asuh dan Pembentukan Karakter Masyarakat
Salah satu penyebab utama kerapuhan etika di kalangan penyelenggara negara adalah pola asuh yang diterapkan di dalam keluarga dan masyarakat.
Menurut Halili Hasan, Direktur Eksekutif Maarif Institute, jika menggunakan cara pandang bahwa elite yang terpilih itu adalah representasi, pantulan dari masyarakat maka yang harusnya diperbaiki adalah warga kita.
“Artinya, para pemimpin yang kita miliki saat ini adalah cerminan dari masyarakat itu sendiri,” kata Halil.
Tamrin Amal Tomagola, seorang sosiolog Universitas Indonesia, menambahkan bahwa pola asuh yang memberikan terlalu banyak toleransi pada anak usia dini tanpa membentuk tanggung jawab yang kuat menjadi penyebab utama karakter yang minim tanggung jawab. “
Pola asuh itu tidak membentuk karakter, apalagi karakter tanggung jawab. Tanggung jawab adalah inti dari semua karakter mulia,” jelasnya.
Selain itu, sistem kekerabatan yang kuat dan budaya “shame culture” yang menekankan rasa malu atas perilaku yang melanggar norma juga memperkuat pola asuh yang permisif.
Sistem ini berbanding terbalik dengan budaya Barat yang lebih menekankan pada kemandirian dan tanggung jawab individu sejak usia dini.
Pengaruh Digitalisasi dan Media Sosial
Dalam era digital, media sosial menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk berinteraksi dan berbagi informasi.
Namun, tidak jarang ruang ini justru dipenuhi dengan ujaran kebencian, hoaks, dan perilaku tidak etis lainnya.
Moch Qasim Mathar, Guru Besar UIN Alauddin Makassar, menyatakan bahwa masalah ini lebih banyak terjadi di kalangan netizen.
“Kelihatannya citizen tidak bermasalah besar,” ujarnya. Namun, budaya digital yang tidak bertanggung jawab ini telah mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap etika dan moralitas.
Paradoks Keagamaan di Indonesia
Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi berbagai paradoks keagamaan yang menciptakan ketidakselarasan antara ajaran agama dan praktik di lapangan.
Salah satu paradoks ini adalah mandatory monotheism, dimana kepercayaan-kepercayaan lokal sering kali diabaikan dan dianggap tidak sejalan dengan agama-agama formal.
Ini menciptakan segregasi sosial yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari hukum hingga ekonomi.