MEDIALAMPUNG.CO.ID - Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai universal agama memainkan peran yang sangat penting sebagai sumber moralitas.
Hal ini telah ditegaskan dalam berbagai kesempatan, salah satunya dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) yang digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Universitas Pattimura, Ambon.
Diskusi ini mengangkat tema “Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara: Etika dan Agama”, yang menunjukkan pentingnya agama dalam membentuk karakter bangsa dan memberikan panduan moral bagi penyelenggara negara.
Agama sebagai Fondasi Moralitas Bangsa
Indonesia adalah negara yang memiliki dasar-dasar beragama yang kuat. Konstitusi Indonesia, dalam pasal 29 ayat 2 UUD NRI 1945, menjamin kebebasan tiap-tiap warga negara untuk memeluk agamanya dan beribadah sesuai keyakinannya.
Ini menunjukkan bahwa agama adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara.
Namun, masalah yang terjadi adalah, meskipun Indonesia dianggap sebagai negara beragama, moralitas dan etika yang dianut oleh sebagian penyelenggara negara justru menunjukkan kemunduran.
“Religiutas bangsa Indonesia sudah terangkum dalam diktum pembukaan UUD 1945 dan sila pertama Pancasila, sebagai urat tunggang menurut Buya Hamka di dalam satu tulisan tahun 1950, yang mendasari atau mempengaruhi sila lainnya,” kata Andar Nubowo, Direktur Eksekutif Maarif Institute.
Dengan kata lain, agama menjadi fondasi penting yang seharusnya mempengaruhi semua aspek kehidupan bernegara.
Namun, realitas yang terjadi di lapangan acap kali bertolak belakang.
Ajaran agama yang seharusnya mendorong perilaku etis dan bermoral justru berubah menjadi sekadar ritual tanpa penghayatan mendalam.
Ritual keagamaan menjadi simbol tanpa substansi yang mengakar dalam hati, sehingga perilaku penyelenggara negara jauh dari nilai-nilai agama yang sebenarnya.
Kerapuhan Etika di Kalangan Penyelenggara Negara
Penyelenggara negara di Indonesia kerap terjebak dalam berbagai bentuk pelanggaran etika, seperti korupsi, kolusi, penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, hingga kerusakan lingkungan.
Fenomena ini mencerminkan paradoks besar, di mana Indonesia yang dikenal sebagai negara beragama justru menghadapi masalah etika yang sangat serius.
“Yang jadi keprihatinan adalah kita saksikan peluruhan etika dan moralitas publik yang banal di depan mata. Sebuah paradoks di negara yang beragama dan Pancasila,” ungkap Andar.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki dasar agama yang kuat, perilaku sebagian penyelenggara negara justru mencoreng nilai-nilai tersebut.