Mengingat sejak tahun sebelumnya dalam mengatasi kasus stunting termasuk pekon melalui Dana Desa telah menyisihkan anggaran.
Ditegaskan oleh Anton, sebagaimana diberitakan sebelumnya Pemkab Lambar menyiapkan anggaran Rp15.087.936.200 untuk pendanaan dukungan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2023 terhadap penurunan stunting yang ada di kabupaten setempat.
Bahkan, sangat jelas disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Agustanto Bsmar, S.P, M.Si bahwa anggaran sebesar Rp15,087 miliar itu terbagi di sejumlah Perangkat Daerah.
BACA JUGA:Merasa Dicurangi, Anggota Paskibraka Nasional Asal Sultra Mundur dan Digantikan Anak Perwira Polisi
Dinas Kesehatan Rp11,112 miliar lebih, Bappeda Rp21 juta lebih, Dinas Perikanan Rp174 juta, Dinas Ketahanan Pangan Rp122 juta lebih, Dinas Perkebunan dan Peternakan Rp383 juta lebih, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Rp160 juta.
Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup Rp1,744 miliar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Rp92 juta lebih, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp750 juta serta Dinas Sosial sebesar Rp527 juta lebih.
"Untuk diketahui secara jelas harapan saya OPD harus dibuka dahulu dengan detail untuk disampaikan kepada masyarakat terhadap detail program digunting yang dibagi pada OPD," pintanya.
Ditambahkan oleh Anton, DPRD juga harus serius mengawal program stunting, karena ini masalah generasi Indonesia dimasa yang akan datang.
BACA JUGA:Wali Murid SDN 2 Sekincau Gotong Royong Pagari Sekolah dengan Bambu
"Jika banyak anak sekarang kena stunting, generasi Indonesia mendatang akan sangat mengkhawatirkan" tegasnya.
Untuk itu dana stunting harus transparan dan juga saling menguatkan sinkron dengan desa.
Jadi pekon dan inisiatif yang direncanakan orang tua asuh benar-benar saling mendorong dengan program pemkab.
"Jika ada oknum yang korupsi pengelolaan dana stunting itu sangat tidak beradab, karena ini menyangkut manusia dan masa depan Indonesia" pungkasnya.*