WAY KANAN, MEDIALAMPUNG.CO.ID - Kelurahan Blambangan Umpu melaksanakan Launching Bantuan Beras CPP (Cadangan Pangan Pemerintah) Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 yang digelar di halaman kantor Kelurahan Blambangan Umpu pada Senin (17/3).
Pada Launching Bantuan Beras CPP tersebut, Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, menyampaikan harapannya agar dengan adanya launching Bantuan Beras itu, Masyarakat yang menerima diharapkan dapat terbantu khususnya pengeluaran belanja.
“Saya berharap pembagian ini dapat berjalan tertib, dan aman, saya juga berharap semua keluarga saya khususnya masyarakat Blambangan Umpu selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT," tegas Adipati Surya.
BACA JUGA:Rabu Ini, DPUPR Lambar Tangani Jembatan Air Ringkih
Nampak hadir pula kertika itu Staff Ahli Bidang Ekuebang, Asisten II, Kadis Ketahanan Pangan,Kadis sosial, Kadis TPHP, Kadis Perikanan, Kadis Perkebunan, Kadis Perhubungan, Kadis Indag, Kepala BAPPEDA, Kepala BPKAD, Kabag Perekonomian, dan Camat Blambangan Umpu.
Menurut asisten II Ir. Kussarwono, M.T, bahwa bantuan pangan beras itu sesuai dengan amanat pasal 11 ayat 2, peraturan presiden nomor 125 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pangan pemerintah.
“Apa yang kita lakukan ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para penerima bantuan sebagai upaya untuk menangani kerawanan pangan dan stunting serta gizi buruk, keadaan darurat, melindungi produsen dan konsumen, serta mengendalikan dampak kenaikan harga. adapun sasaran kegiatan launching CPP ini adalah tersalurkannya bahan pangan pokok, khususnya keluarga penerima manfaat,” ujar Kussarwono.
BACA JUGA:Soroti Hidup Mewah Pejabat Provinsi Lampung, Arinal: Jangan Berlebihan
Masih menurut Asisten II Setdakab Way kanan tersebut, bantuan Beras CPP Kabupaten Way Kanan itu di lakukan di 221 kampung dan 6 kelurahan se-Kabupaten Way Kanan, dengan total 5758 keluarga penerima, dan khusus untuk Kelurahan Blambangan Umpu 310 KPM.
"Bantuan akan diberikan selama 3 bulan secara bertahap dengan kualitas medium, dengan anggaran yang berasal dari APBD, Badan Pangan Nasional, dan Kementerian Keuangan" tutupnya. *