LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID – Berdasarkan pagu anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Lambar tahun 2023, realisasi kinerja penyerapan APBD (belanja daerah) dari Januari hingga Maret atau triwulan I dari pagu sebesar Rp984.959.704.911,00 telah terealisasi sebesar Rp95.299.763.061.80 (9.67%) dan yang belum terealisasi sebesar Rp889.729.941.849.20.
Sementara berdasarkan target anggaran kas (Angkas) realisasi penyerapan APBD Kabupaten Lambar sampai dengan bulan Maret mencapai Rp95.229.763.061.80 (36.35%) dari target anggaran kas Rp262.010.242.610.13 (100%) sehingga anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp166.780.479.548.33 (63.65%).
“Jadi kalau sesuai dengan anggaran kas untuk penyerapan APBD hingga Maret 2023 telah terealisasi sebesar Rp95,299 miliar lebih,” ungkap Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Lambar Suhendrawati, S.K.M, M.P, Selasa (11/4/2023).
BACA JUGA:Gubernur Arinal Buka Kuliah Umum dan Seminar Nasional Pencegahan Gratifikasi
Menurut dia, sementara untuk progres fisik yaitu dari jumlah sub kegiatan sebanyak 1722 hingga Maret rinciannya terealisasi 0% sebanyak 935 sub kegiatan, 1-10% sebanyak 668 sub kegiatan, realisasi 51-75% baru 67 sub kegiatan dan 76-100% baru 52 sub kegiatan.
Masih kata Suhendarwati, untuk realisasi penyerapan anggaran tertinggi berdasarkan anggaran kas yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon dari target Rp570.882.516.75 telah terealisasi sebesar Rp567.550.424.00 (99,42%).
Sedangkan realisasi penyerapan anggaran terendah berdasarkan Angkas yaitu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dari target Rp2.572.150.062.00 baru terealisasi sebesar Rp611.389.731.00 (23,77%).
BACA JUGA:Dinas PMK Way Kanan Beri Pembekalan Panitia Pilkakam
“Kita berharap agar OPD melakukan konsolidasi dengan jajarannya dan mengupayakan pengejaran target sesuai dengan anggaran kas,” tegas Hera---sapaan Suhendrawati.
Selain itu, Hera juga berharap OPD tersebut akan mempedomani lagi tentang anggaran kas yang sudah disusun sesuai dengan perencanaan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap proses pelaksanaan kegiatannya.
Dengan demikian jika ada kendala bisa dicarikan solusi secepatnya.
“Kita berharap kepada OPD untuk melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan anggaran kas,” tutupnya.*