LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID - Satgas Penanganan Konflik Gajah Suoh dan Sahabat Satwa Lembah Suoh Lampung Barat yang terdiri dari pihak TNBBS Resort Suoh, sahabat satwa lembah, perwakilan Konsorsium Barisan Selatan (Barista) Nanik dan masyarakat serta didampingi Camat Suoh Dapet Jakson melakukan audiensi dengan Pemkab Lampung Barat, Jumat (24/2/2023).
Kedatangan mereka di Ruang Rapat Sekincau tersebut disambut oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Adi Utama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Muhammad Hendry Faisal dan Kabag Sumber Daya Alam (SDA) Sry Wiyatmi.
Camat Suoh Dapet Jakson mengawali audiensi mengungkapkan, semenjak kemunculan konflik gajah liar di Suoh dan Bandar Negeri Suoh selama lebih kurang tiga tahun ini, telah terbentuk relawan satgas sahabat satwa lembah Suoh yang merupakan gabungan dari enam pekon dari dua Kecamatan yakni Suoh dan Bandar Negeri Suoh.
BACA JUGA:Kakam Nuar Maju Inisiatif Fokuskan Dana Desa Bangun Jembatan Dusun Sukakarya
"Semenjak kemunculan gajah liar dari tahu 2019 lalu pak, terbentuklah relawan yang diberi nama satgas sahabat satwa lembah Suoh untuk mengawasi gerak gerik kawanan gajah yang kerap masuk ke pemukiman," ungkap Dapet.
Namun, kata dia, sejauh ini yang menjadi kendala yakni mengenai anggaran jadi selama ini relawan satgas satwa lembah Suoh mendapat suport dari Barista yang sudah berjalan semenjak Bulan Maret 2022 lalu, akan tetapi berakhir di bulan Juni mendatang.
Mengingat dalam menangani konflik gajah liar tersebut membutuhkan anggaran, dirinya berharap Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kedepannya dapat memberi dukungan salah satunya berupa pembinaan bidang usaha jangka cepat, menengah dan lama .
BACA JUGA:Jumat Curhat, Kapolsek Jatiagung Ajak Warga Aktif Ronda Malam
"Apabila satgas ini tidak ada bimbingan dari pemerintah Kabupaten Lampung Barat terkait keberlangsungan anggaran dikhawatirkan adanya jiwa semangat mereka yang menurut pak Sekda," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Pj Sekda mengapresiasi Barista, pasalnya selama ini sudah memberi support kepada relawan satgas satwa lembah Suoh mengenai keberlangsungan anggaran dalam penanganan konflik gajah.
Menurutnya, permasalahan dalam penanganan gajah tersebut memang sudah cukup lama, kendati selama ini Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sudah melakukan upaya-upaya untuk melakukan penanganan.
BACA JUGA:Tiga Provider Belum Bayar Retribusi Menara Seluler
"Bahkan kita sudah pernah melakukan koordinasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup termasuk dengan ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Bidang Pertanian Sudin, SE., namun waktu itu terkendala karena masih adanya wabah Covid-19," sebutnya.
Dirinya mengatakan mengenai usulan yang telah diberikan relawan satgas satwa lembah Suoh akan menjadi wacana serta segera dipelajari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk kedepannya.
"Saya mewakili Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyampaikan terima kasih atas kerja keras saudara-saudara selama ini dalam menangani konflik gajah, kedepannya akan segera kita carikan solusinya terkait permasalahan yang terjadi selama ini," pungkasnya.*