Data Penerima Bansos Tumpang Tindih dan Tak Tepat Sasaran, Aparatur Pekon Jadi Sasaran 

Medialampung.co.id -Persoalan klasik terkait data penerima bantuan sosial (bansos) mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan yang terbaru pendistribusian Bantuan Beras PPKM di tengah pandemi Covid-19 kembali disoal warga.

Terkait itu, pemerintah dikritik karena tak memiliki basis data yang tepat dan akurat sehingga warga yang secara ekonomi sudah mampu namun masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial.

Kondisi itulah membuat aparatur pekon yang bersentuhan langsung dengan  masyarakat kerap menjadi sasaran protes dari warga, karena pendistribusian bansos untuk sebagian besar keluarga penerima manfaat (KPM) itu dinilai tidak tepat sasaran.

Seperti yang diungkapkan Peratin Batukebayan, Kecamatan Batuketulis, Murtoyo. Ia mengaku beragam bantuan sosial yang disalurkan di wilayah tersebut menuai protes dari warganya, karena hampir sebagian besar data penerima bansos dinilai sudah tidak layak menerima bantuan, sementara perubahan atau penghapusan data yang diajukan sejak beberapa tahun lalu hingga kini juga belum juga berubah. 

"Itu jadi salah satu masalah di pekon, dan kami tidak bisa menyalahkan masyarakat yang protes, karena apa yang disampaikan mereka benar. Tidak sedikit warga yang sudah dikategorikan mapan tapi masih menerima bantuan. Padahal sudah beberapa kali kami ajukan perubahan data, tapi tetap saja penerimanya itu-itu saja," ungkapnya.

Ia juga tidak menampik jika data penerima bansos tersebut ada tumpang tindih alias ganda, dimana selain menerima bansos berupa BPNT warga tersebut juga terdaftar sebagai penerima PKH.

"Kami juga tidak menutup mata, hampir semua penerima bansos ini tumpang tindih, sudah dapat BPNT dapat juga PKH. Sementara warga yang memang masuk kategori miskin dan sudah kami ajukan, malah tidak terdaftar," bebernya.

Pihaknya mengaku sangat memahami bahwa sasaran penerima bansos tersebut berpegang pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hanya saja, pihaknya mempertanyakan mengapa penghapusan data warga yang sudah tidak layak tak kunjung berubah.

"Kami juga tidak menyalahkan warga yang sudah mapan masih menerima bantuan, karena mungkin beberapa tahun sebelumnya mereka masuk kategori warga miskin dan sekarang sudah mampu," kata dia.

Untuk itu, pihaknya berharap masalah yang kini dihadapi pemerintah pekon dilapangan soal keakuratan  DTKS dapat diselesaikan sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di lapangan, karena aparat pekon yang kerap menjadi sasaran protes dari warga.

"Bahkan kami siap apabila Dinas Sosial dan Pendamping PKH turun untuk mengecek langsung, supaya persoalan dari tahun ke tahun ini bisa selesai, dan penyaluran bansos tepat sasaran," tandasnya.(edi/mlo)