Banyak Pustu dan Polindes di Lambar Tidak Aktif

Medialampung.co.id – Banyak fasilitas Kesehatan  berupa Puskesmas Pembantu (Pustu) atau Poli Kesehatan Desa (Polindes) di Kabupaten Lampung Barat, tidak aktif sebagaimana mestinya, yakni memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Fraksi PKS Bersatu DPRD Lambar Nopiyadi, pada penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terkait Laporan Pertanggungjawaban (LPj) atas pelaksanaan APBD tahun 2019 di ruang sidang Marghasana DPRD setempat, Kamis (9/7). 

Menurut Nopiyadi, pihaknya ingin menyampaikan masukan terkait sarana kesehatan di Lambar yang jika berjalan dengan baik, padahal seyogyanya bisa menjadi garda depan dalam penanganan kesehatan bagi masyarakat yang ada di pelosok daerah. 

”Pustu atau Polindes yang ada di pekon-pekon merupakan fasilitas kesehatan yang langsung menyentuh masyarakat yang ada di pekon-pekon yang mana pada saat-saat yang mendesak sangat membutuhkan kehadiran bantuan tenaga kesehatan,” ungkapnya.

Namun, kata dia, pada pelaksanaannya fasilitas kesehatan ini tidak aktif untuk dapat diminta bantuan kesehatan pada saat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini sangat disayangkan, karena fasilitas ini telah dibuat dengan anggaran dana namun belum bisa memberikan pelayanan dan penyuluhan kesehatan yang memadai untuk masyarakat.

”Pelayanan kesehatan yang baik sangat dibutuhkan oleh masyarakat di pelosok ataupun bukan agar dapat memberikan penyuluhan dan pendidikan kesehatan bagi masyarakat yang masih banyak berpikir secara tradisional,” kata dia.

Pihaknya berharap, ada perbaikan dalam masalah tersebut  agar penyuluhan dan pendidikan kesehatan yang lebih baik lagi bagi masyarakat, bisa tersedia saat dibutuhkan atau untuk penanggulangan kondisi kesehatan yang mendesak bagi mereka yang berada di pelosok daerah contohnya proses ibu yang akan melahirkan.

Selain permasalahan tersebut, pihaknya juga menyoroti permasalahan pandemi covid-19 yang kiranya sudah hampir empat bulan.

Dimana hal ini telah mempengaruhi banyak bidang kehidupan masyarakat. Terutama terkait permasalahan ekonomi dan pendidikan.

Dimana pihaknya menerima keluhan para wali murid khususnya tingkat PAUD atau Raudhlatul Athfal tentang biaya sekolah yang masih tetap dibebankan pada masa pandemi ini. (nop/mlo)