Satu Dekade Tanpa Putus, Lampung Selatan Kembali Raih Opini WTP dari BPK

MEDIALAMPUNG.CO.ID – Komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan kembali membuahkan hasil membanggakan. Untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut, daerah ini berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa konsistensi dalam pengelolaan anggaran bukan sekadar slogan administratif, melainkan budaya kerja yang terus dijaga selama bertahun-tahun. Di tengah tuntutan publik terhadap pemerintahan yang akuntabel, raihan WTP ke-10 menjadi penanda bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi dan pertanggungjawaban.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Jumat (29/5/2026). Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, menerima langsung dokumen hasil pemeriksaan dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo.

Keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah tersebut mendapat apresiasi dari Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama. Menurutnya, capaian ini lahir dari kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang terus berupaya menerapkan prinsip pemerintahan yang bersih dan profesional.

“Penghargaan ini bukan hanya simbol keberhasilan administrasi, tetapi juga amanah untuk terus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang tepat sasaran,” ujar Egi.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa prestasi tersebut harus menjadi energi baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Setiap program pembangunan yang dijalankan diharapkan mampu memberikan dampak berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan.

Di balik keberhasilan satu dekade mempertahankan WTP, terdapat sejumlah faktor pendukung yang terus diperkuat pemerintah daerah. Salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan serta penguatan sistem pengendalian internal di setiap organisasi perangkat daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Selatan, Rini Ariasih, menjelaskan bahwa sinergi lintas instansi menjadi elemen penting dalam menjaga kualitas laporan keuangan daerah. Selain itu, tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dilakukan secara konsisten dari tahun ke tahun.

Transformasi digital juga berperan besar dalam mendukung efektivitas pengelolaan anggaran. Pemanfaatan teknologi informasi membantu menciptakan sistem yang lebih efisien, terukur, serta mudah diawasi sehingga memperkuat akuntabilitas publik.

Raihan opini WTP ke-10 ini sekaligus menjadi refleksi atas komitmen pemerintah daerah dalam memastikan setiap rupiah anggaran daerah dikelola secara bertanggung jawab. Lebih dari sekadar penghargaan, capaian tersebut merupakan fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.

Dengan konsistensi yang telah terjaga selama satu dekade, Lampung Selatan menunjukkan bahwa tata kelola keuangan yang baik dapat menjadi instrumen utama dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sumber: