Pemprov Lampung Siapkan Mitigasi Megathrust Berbasis Teknologi Lokal

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memperkuat upaya mitigasi bencana, khususnya menghadapi potensi gempa megathrust dan tsunami, melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, TNI, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, saat menerima Komandan Brigif 4 Marinir Lampung bersama jajaran Fakultas Teknik Universitas Lampung (Unila) di Ruang Kerja Sekda, Kantor Gubernur Lampung, Senin 5 Januari 2026.

Sekdaprov Marindo menegaskan bahwa ancaman megathrust merupakan risiko nyata yang harus diantisipasi secara serius dan terencana. 

Mengingat bencana tidak dapat diprediksi waktu kejadiannya, kesiapsiagaan dan mitigasi menjadi kunci utama dalam melindungi keselamatan masyarakat.

BACA JUGA:Demokrat Bandar Lampung Buka Suara soal Wacana Pilkada Lewat DPRD

“Mitigasi bencana harus dibangun secara kolaboratif. Tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah, tetapi perlu sinergi akademisi, TNI/Polri, dunia usaha, dan masyarakat,” ujar Marindo.

Dalam pertemuan tersebut, Mona Arif Muda dari tim Universitas Lampung Tsunami Early Warning System (U-TEWS) memaparkan pengembangan teknologi peringatan dini tsunami berbasis sensor laut dangkal, drone pemantau, serta sistem pemantauan terintegrasi. 

Teknologi ini dinilai lebih ekonomis dan sesuai dengan karakteristik perairan Lampung, sekaligus menjadi alternatif sistem impor berbiaya tinggi dengan tetap menjaga akurasi dan keandalan data.

Dekan Fakultas Teknik Unila, Ahmad Herison, menjelaskan bahwa pengembangan U-TEWS berbasis PUMMA (perangkat ukur murah muka air laut) tidak bersifat komersial, melainkan murni untuk kepentingan kemanusiaan. 

BACA JUGA:Pemprov Lampung Tetapkan 2026 sebagai Tahun Percepatan Pembangunan dan Pelayanan Publik

Sistem tersebut dirancang agar dapat dipasang di wilayah pesisir, pelabuhan, dan pulau-pulau strategis, serta terintegrasi dengan BMKG sebagai otoritas resmi peringatan dini tsunami.

Menurut Ahmad, inovasi ini memiliki keunggulan dari sisi efisiensi biaya, kemudahan perawatan, serta potensi pengembangan sebagai produk dalam negeri. 

Integrasi dengan BMKG tetap menjadi prinsip utama agar penyampaian informasi kepada masyarakat berlangsung akurat dan terkoordinasi.

Sementara itu, Kepala BPBD Provinsi Lampung, Rudy Sjawal, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan perangkat peringatan dini. 

Sumber: