Pemprov Lampung Raih Predikat BB SAKIP 2025, Targetkan Naik ke A

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan predikat BB (Sangat Baik) tahun 2025 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rabu 11 Februari 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PANRB Rini Widyantini kepada Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta.

Capaian ini menjadi tonggak penting bagi Pemprov Lampung setelah sembilan tahun berturut-turut berada pada predikat B sejak 2017 hingga 2025. 

Kenaikan ke predikat BB menandakan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek administratif, tetapi juga pada dampak nyata bagi masyarakat.

BACA JUGA:Mengungkap Fakta Lapangan Pinjol Ilegal UangIndo dan Pinjam Pasti yang Masih Beredar di Play Store

Kegiatan bertema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut sekaligus menjadi ajang evaluasi nasional pelaksanaan reformasi birokrasi. 

Selain peningkatan nilai SAKIP, Pemprov Lampung juga menerima penghargaan Zona Integritas (ZI) untuk unit kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan bahwa peningkatan predikat tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam memperkuat sistem perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

“Alhamdulillah, setelah sembilan tahun berada di predikat B, kini meningkat menjadi BB. Ini hasil kerja luar biasa seluruh perangkat daerah. Penghargaan ini menjadi standar baru bagi kami dalam memastikan setiap program benar-benar berdampak dan dirasakan masyarakat,” ujar Jihan.

BACA JUGA:15 Pejabat Administrator Resmi Dilantik, Pemprov Lampung Perkuat Pelayanan Publik

Ia menegaskan, capaian tersebut bukan akhir dari proses perbaikan. Pemprov Lampung menargetkan peningkatan lebih lanjut menuju predikat A pada penilaian berikutnya dengan memperkuat integritas serta efektivitas program pembangunan.

“Ke depan, kita harus mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja menuju predikat A. Integritas dan profesionalisme harus terus dioptimalkan,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan bahwa reformasi birokrasi merupakan fondasi utama dalam memperkuat kapasitas negara. Birokrasi yang unggul dan berintegritas, menurutnya, akan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik.

“Reformasi birokrasi adalah fondasi paling kuat untuk membangun negara yang lebih tangguh dan berintegritas. Jika birokrasi unggul, maka kapasitas negara juga semakin kuat,” ujar Rini.

Sumber: