Rakernas PJS 2025 Hasilkan Tiga Pedoman Strategis Menuju Konstituen Dewan Pers

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di penghujung tahun 2025 yang menghasilkan tiga produk strategis berupa Pedoman Organisasi (PO).

Dokumen ini disiapkan sebagai fondasi utama penguatan tata kelola organisasi sekaligus peningkatan profesionalisme jurnalis, seiring persiapan PJS mendaftarkan diri sebagai konstituen Dewan Pers pada tahun 2026. Rakernas tersebut dilaksanakan pada Senin, 29 Desember 2025.

Rakernas berlangsung dengan format hybrid, memadukan kehadiran langsung dan partisipasi daring.

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, dan dipandu oleh Sekretaris Jenderal DPP PJS, Abdul Rasyid Zainal.

Sejumlah Dewan Pimpinan Daerah dari berbagai provinsi mengikuti jalannya Rakernas, baik secara langsung maupun virtual, mencerminkan keterlibatan organisasi secara nasional.

BACA JUGA:Dari Tugas Sampai Nongkrong Tengah Malam, Faste Coffee Ahmad Yani Jawab Kebutuhan Kota

Dalam sambutannya, Mahmud Marhaba menegaskan bahwa Rakernas III PJS yang mengusung tema “Memperkuat Profesionalisme Jurnalis dan Tata Kelola Organisasi Menuju Konstituen Dewan Pers 2026” menjadi momentum krusial bagi masa depan organisasi.

“Rakernas ini merupakan kesempatan penting untuk mempersiapkan semua dokumen PJS secara profesional pada persiapan pendaftaran PJS sebagai konstituen Dewan Pers,” ujar Mahmud.

Ia menekankan bahwa kebutuhan akan jurnalis kompeten bukan semata-mata demi memenuhi persyaratan administratif, melainkan untuk menegakkan kesetaraan dan legitimasi profesi wartawan di bawah naungan PJS.

“Kita tidak membutuhkan orang-orang hebat, tetapi kita membutuhkan orang-orang yang mematuhi aturan dan mampu mengimplementasikan visi PJS untuk mengukuhkan setiap anggota PJS jadi wartawan kompeten,” tegasnya.

BACA JUGA:Empat Laga Satu Poin, Bhayangkara Kian Tertekan Usai Dihancurkan Persija 3-0

Rakernas PJS menghasilkan tiga Pedoman Organisasi utama, yakni Pedoman Organisasi Advokasi dan Pembelaan Wartawan PJS, Pedoman Organisasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PJS, serta Pedoman Organisasi Surat Menyurat Resmi di lingkungan PJS.

Selain itu, DPP PJS juga menyampaikan Surat Edaran terkait evaluasi kinerja di seluruh tingkatan kepengurusan, mulai dari DPP hingga DPC.

Pedoman Organisasi Advokasi dan Pembelaan Wartawan disusun sebagai dasar hukum PJS dalam memberikan perlindungan kepada jurnalis anggotanya yang menghadapi intimidasi, kriminalisasi, kekerasan, maupun persoalan hukum saat menjalankan tugas jurnalistik. Pedoman ini diharapkan menjadi payung perlindungan yang jelas, profesional, dan terukur.

Sumber: