Bupati Lampung Utara Pimpin Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi TA 2025

Bupati Lampung Utara Pimpin Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi TA 2025

Bupati Lampura pimpin langsung rapat MCP-Foto Dok-

LAMPURA, MEDIALAMPUNG.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menggelar Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2025 di Aula Singer, Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara, Senin, 23 Juni 2025.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. H. Hamartoni Ahadis, M.Si., yang hadir bersama Wakil Bupati Romli, S.Kom., S.H., M.H. dan Sekretaris Daerah Drs. H. Lekok, M.M. Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), staf ahli, asisten pemerintahan, serta pejabat struktural turut menghadiri kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Hamartoni menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh menjadi agenda seremonial semata. 

Ia menyampaikan bahwa upaya anti korupsi membutuhkan integritas yang kuat dalam tata kelola pemerintahan, serta pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, efisien, dan transparan.

BACA JUGA:Jusuf Kalla Lantik Pengurus PMI Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Resmi Jadi Ketua

"Kita tidak hanya bicara soal pencegahan, tetapi juga konsistensi dalam membangun sistem yang mampu menutup celah praktik korupsi. MCP harus benar-benar dioptimalkan sebagai alat monitoring yang terintegrasi," ujar Bupati.

Rapat ini memiliki tujuan utama untuk memperkuat implementasi program Monitoring Center for Prevention (MCP), yang merupakan instrumen dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memantau capaian program pencegahan korupsi di tingkat daerah. 

Fokus pembahasan dalam rapat ini meliputi evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar dapat dijalankan secara lebih optimal, termasuk juga penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan internal.

Selain itu, dibahas pula upaya konkret pencegahan gratifikasi dan benturan kepentingan melalui pelaporan yang terstruktur serta peningkatan literasi antikorupsi di kalangan ASN. 

BACA JUGA:Jelang HUT Bhayangkara ke-79, Personel Brimob Polda Lampung Ikuti Kegiatan Tabur Bunga di Laut

Pemerintah juga menargetkan percepatan pengembangan Zona Integritas di lingkungan OPD sebagai bentuk nyata dari reformasi birokrasi.

Sinergi antarorganisasi perangkat daerah menjadi komponen penting untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. 

Kolaborasi lintas OPD diyakini mampu memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas.

Sekretaris Daerah, Drs. H. Lekok, M.M., dalam laporannya menyampaikan bahwa semua perangkat daerah harus menjalankan peran aktif dalam pelaksanaan MCP. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: