Dukung Kelancaran Proses Audit, Gubernur Mirza Serahkan LKPD Unaudited 2024 ke BPK-RI Lampung

Tak hanya itu, ia berharap seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Lampung juga dapat memperoleh opini terbaik dari BPK.  

"Semoga seluruh jajaran pemerintahan semakin termotivasi untuk menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan regulasi yang berlaku," tambahnya.  

BACA JUGA:Gubernur Mirza Sambut Kapolri dan Panglima TNI Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Keamanan Jelang Idul Fiti

BACA JUGA:Wagub Lampung Jihan Lepas Mudik Gratis, 1.700 Pemudik Berangkat dengan Kereta Api

Sementara itu, Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung, Nugroho Heru Wibowo, mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam menyampaikan LKPD tepat waktu. 

Ia menegaskan bahwa sesuai dengan Pasal 56 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyampaian LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada BPK.  

"Penyerahan LKPD ini menunjukkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota di Lampung memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan kewajiban mereka," ujar Heru.  

Setelah diterimanya LKPD Unaudited ini, BPK akan melaksanakan pemeriksaan terinci selama 30 hari. 

BACA JUGA:YBM PLN UID Lampung Salurkan Bantuan Lebih dari 500 Juta Selama Ramadan

BACA JUGA:Dugaan Pemotongan Gaji Guru PPPK di Lampung Utara, Ini Klarifikasi Dinas Pendidikan

Hasil dari pemeriksaan ini nantinya akan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang akan disampaikan kepada DPRD paling lambat dua bulan setelah penerimaan LKPD, yakni pada 27 Mei 2025.  

Heru berharap seluruh kepala daerah dapat mendukung proses audit agar berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.  

"Kami berharap seluruh pihak terkait dapat membantu menjaga integritas, independensi, dan profesionalisme kami dalam menyelesaikan tugas ini dengan baik," pungkasnya.

Sumber: