DPRD Lampung Selatan Setujui Bandar Negara Jadi Kabupaten Baru

LAMSEL,MEDIALAMPUNG.CO.ID - DPRD Kabupaten Lampung Selatan secara resmi menyetujui pembahasan usulan calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Bandar Negara, hasil pemekaran wilayah di Kabupaten Lampung Selatan 

Keputusan itu disitu pada saat Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pemekaran Daerah di Kabupaten Lampung Selatan, yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna, Gedung DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Rabu 8 Januari 2025

Rapat Paripurna itu dihadiri oleh 37 orang dari 50 anggota dewan, para Pejabat di lingkup Pemkab Lampung Selatan, Tim Percepatan Pemekaran Daerah (TPPD), Tim Daerah Otonomi Baru (DOB) Natar Agung 

Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto melalui Pj. Sekretaris Daerah  Intji Indriati mengungkapkan bahwa usulan pemekaran tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang telah lama disuarakan.

BACA JUGA:Pj Gubernur Lampung Apresiasi Peran TDA dalam Meningkatkan UMKM Melalui Mentoring Bisnis

Pemekaran ini meliputi  Kecamatan Natar, Jati Agung, Tanjung Sari, Tanjung Bintang dan Merbau Mataram  dengan ibu kota direncanakan terletak di Kota Baru  Kecamatan Jati Agung.

“Usulan pemekaran daerah ini telah melalui proses panjang dan melalui berbagai kajian, hingga akhirnya pada 3 Januari 2025 telah disepakati nama kabupaten baru adalah Kabupaten Bandar Negara,” ungkap Intji Indriati.

Lanjutnya intji mengatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan akan mendukung dan memfasilitasi proses pemekaran wilayah agar bisa berjalan dengan baik.

“Pemekaran wilayah ini diharapkan bisa menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan di daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” Tutupnya 

BACA JUGA:Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Bandar Lampung Akan Dimulai Akhir Januari

Sementara itu, Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli memandang pembentukan kabupaten baru hasil pemekaran Kabupaten Lampung Selatan masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.

Oleh karenanya, pembahasan lebih lanjut mengenai pemekaran wilayah di Kabupaten Lampung Selatan akan dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lampung Selatan.

“Terkait dengan pemekaran wilayah, DPRD Lampung Selatan memandang perlu untuk menelaah, menggali dan membahas lebih lanjut oleh tim Pansus,” jelas Erma Yusneli.

Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai pandangan Fraksi DPRD Lampung Selatan terkait dampak pemekaran terhadap pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Lampung Selatan dan calon kabupaten baru.

Sumber: