APBD Lampung Barat 2025 Disahkan: Mengoptimalkan Anggaran untuk Pembangunan Daerah

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 baru saja disahkan dalam Sidang Paripurna DPRD pada 28 November 2024. 

Dengan total anggaran yang mencapai Rp1,1 triliun, APBD 2025 menjadi landasan penting bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Namun, dengan besarnya anggaran yang terbagi ke dalam berbagai pos, penting untuk memprioritaskan dan memastikan efektivitas penggunaannya agar memberikan dampak maksimal bagi pembangunan daerah.

APBD Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp1.107.753.893.942. 

Pendapatan tersebut terbagi menjadi dua komponen utama: Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp89.878.015.942, dan Pendapatan Transfer sebesar Rp1.017.875.878.000. 

Angka ini mencerminkan seberapa besar kontribusi pemerintah pusat dan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatannya.

Sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp1.104.835.231.322. Dari total tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk belanja operasional sebesar Rp815.186.782.874, yang mencakup berbagai kegiatan pemerintahan sehari-hari. 

Selain itu, Rp113.020.137.998 akan dialokasikan untuk belanja modal yang penting bagi pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. 

Belanja tidak terduga juga dialokasikan sebesar Rp2.147.413.550 untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak.

Sektor pembiayaan daerah memiliki penerimaan sebesar Rp17.000.000.000, dengan pengeluaran pembiayaan yang mencapai Rp19.918.662.620. 

Hal ini menghasilkan pembiayaan netto sebesar minus Rp2.918.662.620, yang menunjukkan adanya defisit yang harus ditutupi oleh pemerintah daerah. 

Meski demikian, pemerintah daerah berkomitmen untuk memaksimalkan anggaran yang ada dengan efisiensi dan efektivitas tinggi.

Pj Bupati Lampung Barat, Drs. Nukma, M.M., dalam sambutannya menekankan pentingnya prioritas dalam penggunaan anggaran. 

Meskipun dengan keterbatasan fiskal, pemerintah daerah harus memaksimalkan setiap rupiah yang ada untuk pembangunan daerah, terutama dalam sektor-sektor yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. 

Sumber: