Pj Bupati Lampung Barat Ikuti Rakor Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024

LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID - Penjabat (Pj) Bupati Lampung Barat Drs. Nukman, MM didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Adi Utama dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual di Ruang Rapat Pesagi, Rabu 27 Maret 2024.

Rakor yang membahas mengenai isu-isu strategis terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintah Daerah itu dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi Prof. Drs.Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D. 

Dalam arahannya, Tito menjelaskan masa jabatan Pj Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang No 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota. 

"Kemendagri akan melakukan evaluasi tiga bulan sekali terkait pelaksanaan tugas pejabat kepala daerah secara rutin dan berkala," ungkapnya. 

BACA JUGA:Belum Genap 2 Periode Menjabat Bupati, Nanang Ermanto Masih Punya Peluang Maju di Pilkada 2024

Ia menjelaskan di tahun 2024 akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. 

"Pelaksanaan pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Diikuti oleh 37 Gubernur, 93 Kota dan 415 Kabupaten," ungkapnya.

Usai mengikuti rakor, Pj Bupati Lampung Barat Nukman mengungkapkan kegiatan Rakor tersebut dilaksanakan untuk mengawal jalannya pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, guna mendukung kesiapan daerah dalam mensukseskan Pemilihan Umum.

"Sebab, salah satu kunci suksesnya Pemilu 2024, tanggung jawabnya bukan hanya penyelenggara saja seperti KPU dan Bawaslu melainkan semua pihak," ujar dia.

BACA JUGA:Berikut 45 Titik Rawan Lakalantas dan 36 Titik Rawan Kemacetan di Jalur Mudik Lebaran 2024 di Lampung

Ia berharap dengan adanya rakor tersebut, dapat mengantisipasi terjadinya tantangan, hambatan dan ancaman yang mengganggu stabilitas keamanan yang berdampak pada timbulnya konflik sosial nantinya.

“Meski jajaran TNI-Polri sudah melangsungkan keamanan yang baik, namun komitmen Pemerintah hingga di tingkat Kecamatan, perlu turut terlibat dalam menjaga keberlangsungan konstelasi politik di wilayahnya masing-masing,” pungkas Nukman.*

 

Sumber: