BPJS Lambar Sosialisasikan Program JKN di Kecamatan Gedung Surian

LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID - Aparatur pekon di Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat yang dari masing-masing pekon tiga peserta, mengikuti sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Lampung Barat, Kamis (25/5).

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di aula kantor Kecamatan Gedung Surian, Kamis (25/5) tersebut, dari pihak BPJS Kesehatan Lambar yang dipimpin Reymon dan dari pihak Kantor Kecamatan di wakili Sekcam Narsan, S.E.

Dikatakan Narsan, secara garis besar sosialisasi sosialisasi tersebut, bentuk ajakan kepada masyarakat utamanya aparatur pemerintahan pekon untuk terdaftar sebagai peserta BPJS.

Mengingat manfaat BPJS Kesehatan yang paling utama adalah memberi perlindungan atas biaya rawat jalan dan rawat inap ketika mengalami sakit.

BACA JUGA:Tim Visitasi Lambar Lakukan Penilaian dan Pembinaan Adiwiyata di SDN 1 Sukaraja

Selain itu, premi atau iuran program asuransi pemerintah ini tergolong murah.

Dan sebagai komitmen pihak BPJS Kesehatan  kepada peserta diantaranya jika terjadi kendala atau masalah untuk dapat langsung koordinasi dengan petugas BPJS terdekat.

Begitu juga jika ada kegiatan misalnya di tingkat pekon untuk menginformasikan pihak BPJS Kesehatan sehingga dapat memberikan pelayanan sebagaimana mestinya.

Sementara disampaikan Reymon, harapan dari kegiatan tersebut yakni Pemberian Informasi Langsung (PIL) kepada masyarakat, poin pertama melalui sosialisasi pola jemput bola tersebut, agar masyarakat dan aparatur mengetahui akan pentingnya Jaminan Kesehatan.

BACA JUGA:Arinal Sambut Baik Kegiatan KKN Melayu Serumpun PTKIN se-Sumatera

Kemudian masyarakat dan aparatur mengetahui hak dan kewajiban sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan poin ketiga masyarakat memahami alur pelayanan kesehatan bagi Peserta Program JKN. 

Sementara disampaikan Peratin Ciptawaras Sunayah yang hadir dalam acara itu, memberikan harapan semua aparatur dan masyarakat dapat masuk dalam peserta BPJS Kesehatan, mengingat pentingnya program itu untuk memudahkan dan meringankan untuk urusan kesehatan.

Dikatakan untuk aparatur pekon perihal BPJS Kesehatan memang ada dana sharing dari Pemkab, bahkan dari pekon adanya anggaran untuk asuransi ketenagakerjaan. 

Hanya saja dalam kepemilikan asuransi kesehatan untuk aparat ada yang telah terdaftar peserta BPJS Kesehatan dan ada juga yang menggunakan jaminan lain seperti KIS.*

Sumber: